Desentralisasi dan Komitmen atas Penerapan Prinsip Sistem Ekonomi Neo-Liberal (Bagian 1)

Gambar: Sampul buku “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Prespective” yang ditulis oleh Vedi Hadiz (2010).

Menarik untuk langsung menuliskan ulang penuturan Vedi R. Hadiz dalam bukunya “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Prespective” (2010) untuk memulai pembahasan kali ini, yakni terkait desentralisasi dan penerapan prinsip neo-liberalisme yang mengiringinya.

Buku itu berusaha mencari sebuah jawaban mendasar terkait relasi antara dua fenomena yang terjadi sekaligus, yakni globalisasi dan desentralisasi. Dua istilah yang secara praktis nampak bertentangan, namun sebenarnya ada keterpaduan yang begitu erat.

Sebagaimana banyak diucapkan, globalisasi khususnya dalam bingkai pengertian ekonomi, menghendaki terciptanya tatanan dunia tanpa batas antar negara untuk menjalankan pasar bebas. Di sisi lain, mencuat naiknya tuntutan di dalam geo-politik berbagai negara di dunia untuk membuat otonomi daerah di dalam negara yang berbasis sosial-politik, ekonomi dan kearifan bercirikan lokal guna menghadapi tekanan globalisasi ekonomi.

Dimana titik temu diantara keduanya? Bagaimana menjelaskan realisasi pergerakan pasar bebas antar negara yang tidak bisa dipungkiri dan sama-sama dirayakan, dan di sisi lain kekuasaan di dalam negara malah terpecah-pecah?! Ringkasnya, ketika integrasi ekonomi semakin menguat di era globalisasi ekonomi, harusnya batas antar negara semakin menipis dan tidak tersekat. Tapi, banyak negara di dunia malah menerapkan prinsip pemecahan kekuasaan di dalam suatu negara, sebagaimana turut pula terjadi di Indonesia melalui kebijakan desentralisasi.

Terlebih dulu penulis mengutip langsung analisis yang dikemukakan oleh Vedi Hadiz terkait fenomena desentralisasi di Indonesia yang telah penulis coba terjemahkan :

“Sejak tahun 2001, Indonesia juga telah mengejar kebijakan desentralisasi yang telah menjalani transformasi kerangka institusional pemerintahan di sebuah negara yang selama lebih dari tiga dekade menerapkan model otoriter dan sentralistik, menuju pendekatan perluasan desentralisasi yang digambarkan sebagai sebuah “Bing Bang”…..

Sayangnya, desentralisasi di Indonesia cenderung mengikuti trend global sehingga terkesan kurang cocok karena keragaman budaya, bahasa dan etnis yang terdapat di Indonesia. Trend global hanya cocok untuk daerah tertentu saja…..

Turunnya Soeharto menandai permulaan bab baru dalam sejarah sosial dan politik. Negara yang luas ini dengan 220 juta penduduk, 17.000 pulau merasa siap untuk melalui eksperimen besar di rezim yang yang melibatkan keikutsertaan ekonomi dan politik yang lebih demokratis dan transparan” (Hadiz, 2010: 19-20).

Lebih lanjut Vedi Hadiz memaparkan bahwa, semangat desentralisasi sebenarnya berjalan beriringan dengan semangat neo-liberalisme. Mengapa demikian?

Baca Juga: PERAN CIVIL SOCIETY DI ERA DESENTRALISASI

Perlu diingat bahwa neo-institusional yang berjalan di atas kaki neo-liberal merupakan hasil dari teknokrat pembangunan internasional yang membuat desain desentralisasi. Hal itu bisa dilacak misalnya melalui “Letter of Intent” (surat resmi yang memasukkan keinginan pembuatannya dalam perjanjian) yang ditandatangani IMF dan pemerintah Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1997/1998.

Surat itu berisi syarat bantuan dan hutang jangka panjang yang berkenaan dengan desentralisasi. Penasehat dari GT2 dan USAID memberi masukan dalam desain kerangka desentralisasi di Indonesia.

Sebagai perbandingan, hal tersebut juga terjadi saat Reformasi Filipina, masukan dunia Internasional sangat membantu agenda desentralisasi setelah kejatuhan Marcos tahun 1986. Berbeda dengan Thailand, dunia Internasional tidak terlalu berpengaruh, sebab yang berpengaruh adalah para teknokrat domestik yang sudah tersusun di “Desentralisation Act”  atau penulisan peraturan desentralisasi (Hadiz, 2010: 23).

Yang dimaksud neo-intitusionalisme adalah fokus bagaimana peraturan, regulasi, norma dan kerangka institusional memberi efek pada tingkah laku manusia dan perkembangan sosial. Caranya dengan menempa pada prinsip-prinsip ekonomi neo-liberal tentang rasionalisasi pasar (Hadiz, 2010: 24-25).

Pendekatan neo-institusional, yang tentunya bertumpuh pada neo-liberalis, pada akhirnya mensyaratkan kerangka desentralisasi yang menciptkan civil society untuk mendorong terwujudnya good governance dan demokratisasi dengan menjamin partisipasi publik lebih besar dalam pembangunan sehingga menciptkan “local enterpreuner” (Hadiz, 2010: 30). Disinilah pasar bebas dalam lokalitas kekuasaan regional menemukan peranannya.

Hilangnya kuasa negara secara signifikan dengan desain kelembagaan desentralisasi dalam prespektif neo-institusional ala neo-liberal menjadikan sistem perdagangan bebas tanpa sekat bekerja dengan lebih maksimal.

Kenyataan lain terkait desentralisasi dan neo-liberalisme tidak bisa dihilangkan dari gejala dari kegagalan perencanaan pembangunan tersentralisasi yang dianut banyak negara berkembang tahun 1950-an. Kegagalan pembangunan terpusat menjadi dasar argumentasi untuk mendongkrak laju perekonomian melalui sistem desentraliasi dan sekaligus membuang jauh-jauh kenangan akan sentralisasi yang dianut sebuah negara berkembang (Marijan, 2010: 143).

Sebagaimana terjadi di Indonesia pada penghujung abad ke-20 atau masa-masa krisis moneter yang dialami sebelumnya. Pencapaian-pencapaian pembangunan yang membanggakan pada awal-awal penerapan sentralisasi kekuasaan era Soeharto tidak berlangsung lama kemudian. Tahapan patisipasi besar negara dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi negara hanya akan sukses pada masa permulaan dan masa-masa pertengahan saja.

Mau tidak mau kita dipaksa mengakui, model pembangunan terpusat Soeharto atau secara labeling dalam kajian Ekonomi-Politik disebut “Development State” hanya sebatas obat penghilang rasa sakit sementara. Di sisi lain harus dikatakan pada saat itu situasi dunia secara menyeluruh mendukung arus globalisasi secara sempurna.

Artinya, prinsip yang menyatakan negara harus mengambil peran besar terhadap tata kelola kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama perekonomian, sudah dianggap usang dan harus ditinggalkan di era arus globalisasi.

Baca Juga: PERGULATAN IDEOLOGI DAN IDENTITAS PASCA REFORMASI: CATATAN SETELAH MEMBACA BUKU “IDENTITAS DAN KENIKMATAN” KARYA ARIEL HERYANTO

Pada siklus tertentu seturut dengan penjelasan di atas, sentralisasi maupun desentralisasi dipahami sebagai “dialektika kekuasaan” semata (Halim, 2014). Ketika penerapan praktek desentralisasi tidak bisa memenuhi ekspetasi masyarakat, tidak tertutup kemungkinan ke depan bangkitnya kembali wacana desentralisasi digalangkan.

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan, jelas bahwa motivasi utama desentralisasai tidak terlepas dari memampankan geliat liberalism atau neo-liberalisme yang ditandai dengan partisipasi negara dalam bidang ekonomi yang serba minimalis atau semakin mengecil. Hal ini terjadi tidak lepas dari konsekuensi atas pemberlakuan sistem desentralisasi. Selain itu meliputi perasaan traumatik bangsa Indonesia terhadap pengalamannya di era sentralistik.

Rujukan

  1. Hadiz, Vedi R. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia. California: Stanford University Press.
  2. Halim, Abd. 2014. Politik Lokal : Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya. Yogyakarta: LP2bB.
  3. Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Groub.

*Tulisan ini merupakan ringkasan salah satu bagian dari makalah berjudul “Desentralisasi, Pembangunan dan Demokrasi” dalam mata kuliah Politik Pemerintahan Lokal, FISIP UNAIR, April 2016.

 

Iklan

3 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s