Pengertian dan Penyebab Korupsi

Sumber Gambar: bantennews.co.id

Korupsi terambil dari bahasa Latin Corruptio yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Sedangkan menurut Transperancy Internasional, korupsi adalah “perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalagunahkan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”(Priyatmoko, 2014).

Dengan bahasa yang berbeda namun secara substansi sama, Natasha Hamilton mendefinisikan korupsi sebagai “the use of public office for private gain in ways that contravene declared rules. Bribery, extortion and fraud, for example, are classified as corruption when they involve the use of an official position(Hamilthon dan Hart, 2010).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 pasal 2), serta menyalagunahkan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 pasal 3).

Dari beberapa definisi di atas, maka korupsi mengandung beberapa unsur, yaitu melibatkan pejabat publik, ada unsur penyalagunaan wewenang dan melawan hukum, serta bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dan penyalagunaan wewenang yang dilakukan pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang akhirnya merugikan negara.

 Penyebab Korupsi

Banyak sekali penjelaskan yang mencoba membedah penyebab terjadinya korupsi, sebut saja mulai dari persoalan penyimpangan moral hingga soal biaya politik yang sangat mahal, lemahnya penegakkan hukum, minimnya gaji pejabat, tidak ada transparansi pemerintahan, sentralistik kekuasaan, tidak ada kontrol yang kuat dan lain-lain.

Secara garis besar, penyebab korupsi dapat dipilah menjadi dua, yakni dari segi agen dan institusi. Dari segi agen sendiri misalnya seperti disebabkan dari minimnya gaji dan biaya politik yang mahal adalah penyebab potensi korupsi dari segi individu.

Sedangkan alasan semacam sentralisasi kekuasaan, lemahnya kontrol dan transparansi pemerintahan serta lemahnya penegakkan hukum adalah penyebab potensi korupsi yang melekat secara institusional. Sehingga, pola memeranginya adalah upaya-upaya pembenahan institusi politik untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Kita telaah yang pertama dulu bahwa korupsi adalah persoalan individu. Kerap kali kita mendengar ungkapan bahwa yang menjadikan seseorang melakukan tindakan korupsi adalah lingkungan seseorang itu yang menuntut dia untuk korupsi. Seakan-akan sebaik apapun seseorang yang sudah masuk dalam lingkaran setan yang korup, maka dia akan tetap akan korupsi.

Ini pemaksaan paham bahwa orang yang korupsi bisa saja dia adalah orang baik tapi lingkungan yang membentuk dia punya mental korup. Penulis tidak setuju terhadap pendapat ini! Sebab, jika pada dasarnya orang itu baik, di lingkungan apa pun dia berada, ia akan tetap baik. Hal ini juga usaha untuk melawan mindset bahwa kerangka institusi yang mendorong pada korupsilah yang melegitimasi orang untuk bertindak korup. Baik keadaan yang membuat sebuah potensi pribadi seperti minimnya gaji, biaya politik yang mahal dan sebagainya tidak bisa dijadikan alasan atau pembenaran orang baik akhirnya korupsi.

Meskipun begitu, pembenahan tata kelola institusi politik perlu diperbaiki untuk semakin memperkuat mental individu agar tidak melakukan tindakan korupsi. Dalam tulisannya yang berjudul “Anti-Corruption Strategies in Indonesia” (2010), Natasha Hamilthon dan Hart mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya potensi korupsi adalah sistem politik yang ada.

Semisal dalam sistem demokrasi, kemungkinan terjadinya korupsi sangatlah besar. Penyebab ini diperkuat oleh kurangnya adanya kontrol dari pemerintah sendiri. Semisal, bagaimana jalur ekspor-impor dengan adanya penerapan tarif pengiriman atau penerimaan barang sebagaimana kasus Pelindo.

BACA JUGA: PERAN CIVIL SOCIETY DI ERA DESENTRALISASI

Lebih jauh Natasha Hamilthon dan Hart menjelaskan bahwa semenjak tumbangnya Orde Baru upaya-upaya pembenahan institusi dan penegakkan hukum untuk meminimalisir korupsi sudah sangat banyak yang dilakukan. Dalam bidang politik seperti transparansi, pemerintah yang berdemokrasi, sistem pemilihan yang benar–benar demokrasi dengan mengambil penuh suara rakyat dan lain-lain menjadi ciri khas era reformasi.

Masyarakat juga dapat melakukan kontrol untuk melihat kinerja dewan perwakilan atau lainnya. Munculnya demokrasi elektoral merupakan salah satu perubahan yang paling jelas dari era Soeharto. Meningkatnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memperkenalkan tingkat baru pengawasan parlemen kepada eksekutif dan hak parlemen untuk memanggil pemerintah untuk menjelaskan.

Hamilthon dan Hart akhirnya menyimpulkan bahwa kegagalan dari usaha  meminimalisir korupsi semenjak Orde Baru terletak pada dua hal. Pertama, “mental korup” masih membelenggu bangsa ini seperti perilaku elit yang menyimpang, birokrasi yang tidak tertib dan lain-lain.

Kedua, Kurangnya optimalisasi pada segala aspek untuk memberantas korupsi. Termasuk penertiban dalam hal hukum, aktor pemerintah dan birokrasi. Gamblangnya, entah dari segi mental, entah itu merupakan warisan orde baru maupun ambisi pribadi, dan institusional sama-sama menunjang untuk menjadi penyebab dari terjadinya korupsi.

Sebagai abstraksi kasus misalnya adalah kasus yang kini ramai diperbincangkan, yaitu kasus Jumbo Korupsi E-KTP. Mengutip berita yang dirilis Detik.com (2017), Jaksa KPK menyatakan bahwa aliran dana  koorupsi proyek E-KTP juga mengalir ke auditor Badan Pengawas Keuangan (BPK), staf kementerian keuangan dan juga staf di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Korupsi yang sistematis ini melibatkan banyak individu dalam banyak lembaga negara. Bahkan, staf BPK yang memiliki peran mengawasi anggaran kekuangan negara tidak luput dari korupsi. Hal yang ingin penulis katakan adalah memperkuat dugaan bahwa penertiban korupsi melalui usaha reformasi institusi pemerintahan sukar berhasil sebab entah dari produk hukumnya maupun aktornya masih terjangkiti mental korup. Ini salah penjelas mengapa sebaik apapun perbaikan kelembagaan, tetap saja korupsi masih senantiasa terjadi.

Penutup           

Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang akhirnya merugikan keuangan negara. secara ringkas, penyebab korupsi dapat disimpulkan menjadi dua, dari segi mental individu dan juga peluang di dalam institusi tertentu untuk korupsi.

Lemahnya kontrol menjadi penyebab utama korupsi terjadi. Sebagaimana kasus E-KTP yang melibatkan petugas BPK dan juga korupsi sentralistik di era Soeharto. Meskipun pasca reformasi berbagai upaya-upaya pengguliran institusionalisasi yang demokratis diperkokoh untuk mencegah korupsi, tetap tidak terlalu signifikan untuk mengurangi intensifitas korupsi.

Sebab, lemahnya mekanisme kontrol secara implementasi. Hal ini juga berlaku untuk menjelaskan mengapa di era demokratis yang serba terbuka korupsi semakin marak terjadi. Kata kuncinya terletak pada persoalan kontrol dan mental korup.

 

DAFTAR RUJUKAN

  1. Hamilthon, Natasha dan Hart. “Anti-Corruption Strategies in Indonesia. dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies”, National University of Singapore: Published on June 17th 2010.
  2. http://m.detik.com/news/berita/d-3442244/duit-panas-e-ktp-juga-mengalir-ke-bpk-kemenkeu-dan-mendagri (diakses tanggal 15 Maret, pukul 13.35)
  3. 2014. “Apa & Mengapa Korupsi”. Dalam bahan ajar mata kuliah Etika Sosial dan Politik FISIP UNAIR 2014. Tidak dipublikasikan.
  4. UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001

 

*Tulisan ini merupakan ringkasan dari tugas makalah Mata Kuliah Politik Anti Korupsi, FISIP UNAIR, November 2017 dengan judul yang sama.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s