PENGERTIAN REPRESENTASI POLITIK, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN DEMOKRASI PROSEDURAL: SEBUAH TELAAH TEORITIS TENTANG DEMOKRASI (BAGIAN 2-HABIS)

Sumber Gambar: voanews.com

Pemilahan demokrasi dalam prespektif demokrasi substansial dan demokrasi prosedural akan sangat membantu kita untuk lebih menelaah diskursus terkait negasi representasi dan demokrasi. Perdebatan yang rawan muncul berhubungan dengan demokrasi dan representasi yang mencuat, seperti: apakah representasi adalah demokrasi? Atau apakah pemilu merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi? Maupun dimungkinkan tidak sebuah pemaknaan representasi di luar eletoral dipandang demokratis? Sering kali jika menyepakati uraian adanya perbedaan demokrasi substansial dan demokrasi prosedural, persoalan-persoalan yang mengemuka tadi adalah perdebatan dalam dua ruangan berbeda. Satunya menekankan demokrasi subtantis seperti nilai-nilai inkulsif, dan satunya menekankan demokrasi prosedural untuk menerjemahkan demokrasi.

BACA JUGA :PENGERTIAN REPRESENTASI POLITIK, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN DEMOKRASI PROSEDURAL: SEBUAH TELAAH TEORITIS TENTANG DEMOKRASI (BAGIAN 1-2)

Berpegang pada pendapat Samuel Hutington, makna demokrasi lebih tepat diapahami sebagai sebuah prosedur atau metode demokrasi. Sependapat dengan Joseph Schumpeter, Hutington mendefinisikan demokarasi modern yang berbeda dengan demokrasi Yunani dengan pemaknaan, “prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Hutington, 1995: 5).

Pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme penjaringan representasi formal merupakan upaya demokrasi prosedural. Gamblangnya, segala desain rekayasa kelembagaan seperti penataan pemisahan dan pembatasan kekuasaan, maupun sampai pada taraf teknis penentuan-penentuan person yang mendudukinya, adalah upaya demokrasi prosedural untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi substansial. Di sisi lain, keyakinan bahwa demokrasi yang menekankan kekuasaan rakyat banyak sebagai penopang demokrasi substansial, atau tidak ada pengeksklusifan seseorang tertentu untuk bertindak atas nama rakyat, adalah penekanan demokrasi subtantif. Alhasil, sangat wajar kalau representasi eletoral, khususnya, maupun demorkasi prosedural tidak dianggap sebagai demokrasi atau malah berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi.

Perlu kiranya kami menegaskan bahwa, ulasan terkait demokrasi prosedural dan demokrasi substansial tidak akan menjamin kepuasan jawaban. Hal ini perlu diangkat mengingat usaha untuk menyederhanakan pembahasan semata, bukan menyederhakan permasalahan. Persoalan demokrasi representasi akan sangat luas persoalannya. Pada bagian selanjutnya akan dikemukakan beberapa kritik terhadap demokrasi representasi.

KRITIK TERHADAP DEMOKRASI REPRESENTASI

Demokrasi representasi tradisional lekat kaitannya dengan representasi formal. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, demokrasi elektoral atau representasi formal merupakan perwujudan demokrasi prosedural, khususnya disebut sebagai demokrasi representasi. Konsep demokrasi representasi tidak menutup kritik yang menderanya. Diantara berbagai kritik terhadap demokrasi representasi yang selama ini dipahami disebutkan oleh misalnya Nadia Urbinati dan Warren. Kelompok ini disebut sebagai pejuang “Representasi Deliberatif. Selain dua tokoh tersebut masih ada Janes Mansbridge, Anne PhilipsAmmy Gutman dan Dennis Thomson (Soeseno, 2013:85-86)

Titik tekan menonjol yang dikritik adalah frame state centre, dimana representasi senantiasa berkaitan dengan kerangka rekayasa kelembagaan yang cenderung membahas lembaga-lembaga negara, atau penguatan fungsi representasi yang berpola top-down. Padahal, sebuah representasi demokratis harus pula menakankan proses pendewasaan demokrasi masyarakat luas melalui kemampuan masyarakat mengontrol demokrasi representasi tersebut.

Mengutip pendapat Urbinati dan Warren, representasi harusny memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk meneliti dan mengontrol tindak tanduk terwakil atau pemegang kekuasaan, bukan sebatas pemberian suara saat pemilu saja. Lebih lanjut mereka menjelaskan, “demokrasi representasi bukanlah bentuk alternatif dari demokrasi dari demokrasi langsung, atau pemilihan merupakan alternatif dari deliberasi dan partisipasi. Demokrasi representasi merupakansebuah mekanisme modern yang mengaitkan partisipasi, pandangan politik, dan kemampuan rakyat untuk memerintah diri sendiri sebagaimana tertuang dalam konstitusi” (Soeseno, 2013:88-89).

BACA JUGA: LGBT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA

Demokrasi deliberatif juga mensyaratkan ada ruang publik yang tersedia sebagai jembatan antara masyarakat dengan pejabat atau penguasa. Disinilah peran penting media sampai disebut sebagai pilar demokrasi keempat setelah trias politika, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Singkatnya, representasi elektoral harus dipahami yang berkaitan dengan demokrasi deliberatif.

PENUTUP

Robert Dahl mengatakan, demokrasi senantiasa diciptakan kembali pemaknaanya lebih dari sekali dan dibanyak tempat. Ia menegaskan bahwa demokrasi dapat diciptakan dan diciptakan lagi dan lagi kembali secara independen dimana saja selagi kondisinya suatu negara memungkinkan (Anis, 2013: 15). Pernyataan tersebut patut dibenarkan mengingat semenjak demokrasi ala Athena, sempat tenggelam waktu Abad Pertengahan, hingga Abad Pencerahan dan berujung pada demokrasi liberal, telah memaksa pemaknaan demokrasi asli mengalami banyak perubahan dari akarnya. Sehingga, pengertian demokrasi kalau tidak kabur ya telah mengalami banyak pergeseran pemahaman seturut dengan denyut nadi kebutuhan zaman.

Salah satu intepretasi demokrasi yang mendapat desakan untuk mendapat konsep pemaknaan baru adalah demokrasi representasi. Demokrasi representasi merupakan demokrasi prosedural untuk berusaha menerjemahkan implementasi demokrasi substansial. Demokrasi yang masih pada taraf nilai dan norma akan sangat sulit diterapkan pada masa politik kontemporer.

Terlepas dari perdebatan teoritis dan historis terkait relasi demokrasi dan representasi, demokrasi representasi adalah sebuah inisitif politik yang paling masuk akal hari ini. Bahkan, hampir berbagai negara menerapakan demokrasi representasi. Jargon keseluruhan demokrasi modern adalah demokrasi representasi bisa dibenarkan dalam hal ini.

Sebagaimana kaprah dalam dunia akademis, sebuah tawaran konsep dan teori senantiasa mendapatkan tanggapan hingga kritik keras untuk menyempurnakan sebuah konsep dan teori baru kemudian. Tidak jauh dari demokrasi representasi, konsep tersebut juga banyak mendapat kritik serta koreksi. Salah satu yang bereaksi adalah penganut gagasan demokrasi delibertif. Mereka menegaskan bahwa praktek demokrasi representasi harus bertalian erat dengan demokrasi deliberatif. Ketika demokrasi deliberatif yang juga melibatkan peran masyarakat secara umum dalam kehidupan sosial politik, terutama representasi politik, maka demokrasi representasi akan semakin bermakna dalam presepktif dan nuansa demokrasinya.

 

DAFTAR RUJUKAN

  1. Anis, Muhammad. 2013. Islam dan Demokrasi: Prespektif Wilayah Al-Faqih. Bandung: Mizan Media Utama.
  2. Sanir, Arbi. 1985. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali.
  3. Soeseno, Nuri. 2013. Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori. Jakarta: Puskapol UI.
  4. Hutington, Samuel. 1995. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Terjemah. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

*Tulisan ini merupakan ringkasan dari tugas makalah Mata Kuliah Demokrasi dan Demokratisasi, FISIP UNAIR, November 2016 dengan judul asli “Demokrasi Representasi”.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s