PENGERTIAN REPRESENTASI POLITIK, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN DEMOKRASI PROSEDURAL: SEBUAH TELAAH TEORITIS TENTANG DEMOKRASI (BAGIAN 1-2)

Sumber Gambar: theconversation.com

Dalam realisasi kehidupan politik praktis, demokrasi langsung sebagaimana dipahami pada masa Yunani Kuno tidak mungkin diimplementasikan. Entah karena faktor semacam kepadatan dan besarnya suatu penduduk dalam teritori satuan otoritas politik belakangan ini yang berbeda dengan Athena pada saat itu, susahnya mengumpulkan semua penduduk dalam satu tempat berembuk, alasan geografis dan seterusnya. Tak ayal sistem perwakilan menjadi konsekuensi alternatif bagi keberlangsungan sistem demokrasi.

Lebih jauh lagi diganungkan sebuah jargon bahwa, All modern democracy is representative. Pertanyaan tersebut menegaskan bahwa sistem perwakilan yang hampir diterapkan di berbagai negara pada dasarnya berasakan nilai-nilai demokrasi representatif.

Terlepas dari segi pragmatisme dan efisiensi sebuah sistem representasi, pada gilirannya kemudian mengemuka berbagai pertanyaan mendasar, apakah sistem representasi sejalan dengan demokrasi? Bukankah demokrasi menawarkan sifat inklusifitas rakyat sedangkan representasi mencirikan eksklusifitas kelompok tertentu? Dan seterusnya.

Tulisan ini hendak mencoba untuk membidik dilema teoritis dan filosofis terkait hubungan demokrasi dan representasi. Namun, sebelum membahas hal tersebut, ada baiknya kita mengupas sedikit terkait pemaknaan representasi politik dalam kacamata teoritis tradisonal, yang menganggap representasi demokrasi hanya berpijak pada representasi elektoral melalui mekanisme pemilihan umum. Dari situlah nanti kita akan mendiskusikan demokrasi representasi.

BACA JUGA: MENDORONG KONTRIBUSI ILMUWAN SOSIAL DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Pengertian Representasi Politik sebagai Representasi Eletoral

Bagian ini merupakan review dari buku “Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori” (2013) yang ditulis oleh Nuri Suseno. Khususnya yang terdapat dalam Bab I (Sejarah dan Prinsip-prinsi Representasi Politik) dan Bab 2 (Konsep, Definisi, dan Teori Representasi).

Konsep representasi asalnya bisa dilacak mulai dari para pemikir era abad pencerahan. Menurut Hanna Pitkin, representasi bagi Hobbes dipandang sebagai sebuah cara untuk keluar dari keadaan alamiah. Representasi dalam gagasan Hobbes merupakan sebuah cara untuk menciptakan kedaulatan yang absolut. Pernyataan tersebut dibantah oleh Nadia Urbinati, menurutnya, Hobbes tidak membentuk representasi sebagai sebuah institusi politik dalam pengertian mengonstruksikan pemerintah perwakilan meskipun menerapkan representasi dalam konteks negara. Jika ia melakukan sesuatu di luar yang menjadi otoritas representasinya maka dia telah melampaui batas. Tetapi sebagai sovereign maka otoritasnya tidak terbatas.

Adalah pikiran Hanna Pitkin yang menjadi rujukan utama selama dua dekade (1990-an dan 2000-an) oleh para ilmuwan politik dalam mengkaji konsep representasi politik, entah dalam kerangka mendukung maupun mengkritisi. Definisi dan konsepsi representasi pemikiran tradisional yang paling umum dipahami secara luas adalah representasi yang terkait dengan pemilihan umum. Titik tekan kajian representasi kemudian terletak pada bagaimana “menjadi anggota parlemen, menjalankan fungsi dan pola hubungannya dengan yang diwakili”. Khusus poin terakhir yang disebut, akhirnya memunculkan konsep tipologi model perwakilan trustee dan delegate. Keduanya memiliki landasan historis yang panjang sebagai pembenaran atas dua gagasan tentang peran-peran para wakil terhadap pemilihnya. Sebagaimana delegate yang dihubungkan dengan pengidentifikasian representasi otorisasi pada masa Paus Gregorius Agung di abad pertengahan, dan trustee yang dihubungkan dengan gagasan konsesus yang dikembangkan oleh Jhon Locke.

Menurut Hanna Pitkin untuk bisa dikatan sebagai wakil yang sesuai dengan kerangka demokratis, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, (1). Otorisasi (2). Substantive acting for (3). Akuntabilitas. Representasi dari luar kerangka teori representasi elektoral tidak dipandang sebagai demokratis karena mereka tidak memperoleh otorisasi dari dan melakukan akuntabilitas pada kelompok yang dipresentasikannya melalui sarana pemilihan.

Montanarato menyangkal bahwa individu seperti Martin Luther King menunjuk diri mereka sendiri sebagai wakil dari kelompok, yang secara historis biasanya dieksklusikan atau terpinggirkan dari arena politik. Jika alternatif dari “self-appointed” representasi ini adalah pengeksklusian kelompok-kelompok demikian dari pengambilan keputusan, maka menurutnya pemahaman mengenai representasi yang demokratis ala Pitkin harus dipikirkan dan dikaji ulang.

Dua kelemahan pendapat Pitkin yang mendorong pembenahan konsep dan teori representasi adalah, pertama, terlalu terbatas memahami representasi hanya dalam ruang lingkup pemilihan umum (standart account), kedua, lebih konsen pada orang yang mewakili daripada yang diwakili. Berangkat dari kelemahan-kelemahan tersebut, konsep ala Pitkin tidak mumpuni lagi untuk memberi penjelasan lebih tentang representasi politik dewasa ini.

Pada gilirannya, muncul sebuah polemik mendasar. Apakah representasi, khususnya eletoral melalui pemilihan umum dalam memiliki wakil itu demokratis? Dan apakah hanya melalui sebuah mekanisme pemilihan umum sudah memadahi aspirasi dan nilai demokrasi.

BACA JUGA: LGBT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA

DEMOKRASI SUBSTANSIAL VS DEMOKRASI PROSEDURAL

Sebagaimana pendapat Hanna Finkel Pitkin yang dikutip Drs. Arbi Sanit, ia mengatakan: “konsep perwakilan dalam artian bahwa seseorang mewakili orang lain pada hakikatnya adalah istilah modern. Yunani Kuno tidak mempunyai kata itu sekalipun warga negara kota tersebut memilih sejumlah pejabat dan kadang-kadang mengirim duta yang sesungguhnya merupakan kegiatan yang masa ini dikategorikan sebagai perwakilan” (Sanit, 1985: 27). Dari pernyataan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa menurut Pitkin, representasi sebenarnya tidak bisa disebut sebagai konsep demokrasi, karena keduanya berlainan.

Demokrasi biasanya dihubungkan dengan tradisi penyelenggaraan pemerintahan Yunani Kuno. Dimana secara sederhana dimaknai pemerintahan oleh rakyat banyak. Sedangkan representasi berakar dari sistem monarkhi di Inggris. Selain berawal dari sistem feodal, Konsep representasi memperoleh makna yang lebih luas dengan kehadiran agama Kristen (Sanit, 1985: 27). Baik sistem feodal, parlemen di Inggris maupun praktek gereja yang merupakan cikal  bakal representasi, ketiganya mencerminkan negasi secara substansial terhadap asas demokrasi kerakyatan seperti di Yunani. Jadi, secara filosofis dan historis, demokrasi dan representasi tidak bertemu.

Secara substansial, demokrasi mengandaikan sebuah abstraksi yang sulit diterjemahkan dalam prakteknya. Semisal tata aturan pemerintahan yang mengandaikan bahwa yang menggerakkan negara adalah masyarakat negara secara keseluruhan. Secara mekanisme seturut dengan demokrasi Yunani Kuno, masyarakat negara-kota dikumpulkan di sebuah lapangan besar untuk menampung seluruh masyarakat dalam acara musyawarah terkait kebijakan yang diambil bersama oleh pemerintah negara-kota. Semua masyarakat mempunyai hak suara terkecuali perempuan, budak dan anak-anak. Hal ini menegaskan bahwa unsur inklusifitas seluruh komponen masyarakat kecuali yang telah disebutkan dalam demokrasi merupakan harga mati. Melibatkan peran keseluruhan masyarakat dalam menentukan arah perjalanan negara, atau bagaimana sebuah kekuasaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara umum untuk menentukan kebaikan bersama.

Konsep di atas lambat laun akan sangat terasa abstrak sekali untuk bisa diwujudkan dalam praktek kehidupan politik kontemporer. Akhirnya, banyak yang mempertanyakan bagaimana prosedur kongkrit demokrasi substansial sehingga bisa mengimplementasikannya. Demokrasi perwakilan merupakan sebuah tawaran untuk menjawab skenario prosedural untuk mewujudkan demokrasi. Paling tidak terdapat tiga argumentasi mengapa sistem perwakilan itu muncul :

  1. Skala kepadatan nasional (jauh berbeda dengan tipe negara-kota di Yunani Kuno).
  2. Kompleksitas permasalahan yang membuat tidak semua orang memadahi mengakses informasi.
  3. Kebutuhan mengambil tindakan cepat pada situasi-situasi tertentu. Semisal situasi darurat perang dan sebagainya.

Jika boleh ditarik benang merah, demokrasi representasi merupakan sebuah upaya yang menerjemahkan demokrasi substansial melalui sebuah prosedur baku, seperti penyelenggaraan pemilu. Maka, demokrasi representasi biasa disebut sebagai demokrasi prosedural, atau ada yang mengatakannya sebagai “demokrasi standart minimal”.

Bersambung

*Tulisan ini merupakan tugas makalah Mata Kuliah Demokrasi dan Demokratisasi, FISIP UNAIR, November 2016 dengan judul asli “Demokrasi Representasi”.

Iklan

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s