MENDORONG KONTRIBUSI ILMUWAN SOSIAL DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Sumber Gambar: m.republika.co.id

Isu sentral yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia adalah pembangunan. Term yang sudah disosialisasikan secara luas semenjak Orde Baru ini dianggap sebuah keniscayaan yang harus terus dijalankan.

Menurut Sulistyo (2000:XI-XV), salah satu asumsi yang mendasari ideologi “pembangunanisme” adalah pandangan bahwa realitas budaya dan sosial masyarakat kecil sebagai kendala pembangunan dan kemajuan. Dengan demikian, diharapkan gerak pembangunan akan mampu membentuk kebudayaan baru yang lebih modern. Jelas di sini bahwa pembangunan sejalan dengan makna modernisasi dan realitas sosial yang bercirikan tradisional adalah keterbelakangan modernisasi.

Lebih jauh Sulistyo menjelaskan, berpijak pada landasan asumsi tersebut, desa-desa dan daerah-daerah pinggiran dibanjiri oleh modal pembangunan, sehingga pemerintah secara sistematis dan praktek paksa melakukan intervensi yang berlebih terhadap tata kelola agraria dan pembangunan.

BACA JUGA: KONFLIK KEAGAMAAN AKIBAT LEMAHNYA KESADARAN IDENTITAS SEBAGAI WARGA NEGARA

Memaksakan politik pembangunan dengan mengacuhkan keberagaman sosio-kultural di Indonesia, dengan menganggapnya sebagai hambatan pembangunan, merupakan sebuah kebijakan koersif yang kurang bijaksana. Hal ini bisa dilacak dari dampak selanjutnya dari pemaksaan tersebut.

Pertama, masyarakat akan mengalami cultural shock dalam menghadapi politik pembangunan yang mengancam ikatan-ikatan sosio-kultural yang telah lama dilestarikan. Sebagaimana diketahui, masuknya sebuah kebudayaan baru dari luar sistem sosial secara drastis melalui wujud fisik pembangunan akan mengakibatkan guncangan sosial.

Kedua, sebuah kebijakan pembangunan tanpa memperdulikan analisis sosio-kultural akan menemui jalan buntu dalam implementasinya. Paling tidak operasionalisasi kebijakan pembangunan akan bertolakbelakang dari tujuan progam itu dicanangkan.

Disamping itu, metode pembangunan bottom-up merupakan paradigma usang yang kini kurang relevan di era reformasi. Sayangnya, pola demikian masih senantiasa diterapkan oleh pemerintah-pemerintah selanjutnya. Padahal, pembangunan harusnya berpola kebijakan deliberatif, yakni terdapat dua arus secara fungsional antara pemerintah dan rakyat dalam perumusan kebijakan. Praktis demokrasi “siaran” yang menampilkan corak arogansi pembangunan pemerintah (dan investor) dalam mengalpakan basis sosio-kultural masyarakat menjadikan benturan keras di akar rumput. Misalnya, kasus suku Samin melawan perusahaan Semen plus pemerintah di Jawa Tengah.

Tulisan ini memproyeksikan sebuah premis kesuksesan politik pembangunan harus ditopang dengan analisis sosio-kultural dalam ruang lingkup kebijakan itu dijalankan. Berangkat dari sinilah tulisan ini dimulai, bahwa analisis sosio-kultural dalam disiplin ilmu sosial harus terintegrasi di dalam diskursus politik pembangunan.

Khususnya, analisis sosio-kultural ini harus memadahi pra perumusan sebuah kebijakan. Alhasil, sebuah kebijakan politik pembangunan bisa direalisasikan sesuai harapan dengan referensi analisis para ilmuwan sosial.

Pemaknaan Pembangunan dan Analisis Sosio-kultural

Secara sederhana, pembangunan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana menuju modernitas dalam usaha pembinaan bangsa (Hermasnyah, 2015:355-366). Dimensi dari pembangunan lebih jauh melingkupi pembangunan dalam (1) dimensi sosial, hukum dan budaya, (2) dimensi politik, (3) dimensi ekonomi, dan (4) dimensi kemananan (Ibid). Dengan menyepakati empat dimensi pembangunan tersebut, penulis menyatakan bahwa pembangunan ekonomi hanya salah satu dari empat komponen dimensi pembangunan. Artinya, pembangunan ekonomi saja tidak mumpuni untuk dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan tanpa ditopang tiga dimensi lain.

Pendapat yang relevan terkait tugas pemerintah dalam hal pembangunan, penulis temui dalam buku “Public Policy” (2012). Dalam buku tersebut, Riant Nugroho menyatakan tugas pokok dari pemerintah adalah “memberdayakan”. Pemahaman memberdayakan menyimpan pengertian mendalam tentang mendorong iklim pembangunan yang outputnya masyarakat dapat menemukan sendiri kemampuannya untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan peningkatan daya saing masyarakat. Artinya, bukan pemerintah yang merasa paling tahu tentang apa yang dibutuhkan masyarakat. Jalan tengah pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kerja pembangunan mensyaratkan kapasitas yang memadahi atas analisis sosio-kultural. Minimnya analisis sosio-kultural akan menyebabkan sebuah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan tidak berjalan secara efisien.

BACA JUGA: PERAN CIVIL SOCIETY DI ERA DESENTRALISASI

Premis di atas menemukan relevansinya jika melacak sebuah progam bagi-bagi kambing bagi masyarakat miskin di Jawa Timur. Alih-alih memberdayakan masyarakat, bagi-bagi hewan ternak diharapkan mampu meningkatkan perekonomian berkelanjutan bagi masyarakat dengan mengembakbiakkan ternak. Sayangnya, kambing-kambing tersebut kemudian dijual. Susahnya mencari rumput menjadi alasan utama untuk menjual kambing tersebut. Lemahnya landasan atas kebijakan pembangunan dalam aspek transformasi sosio-kultural masyarakat era industrial menjadikan kebijakan pemberdayaan tidak dapat mencapai sasaran.

Perlu menjadi catatan, analisis sosio-kultural disini merujuk pada batas teritori kebijakan tersebut diimplementasikan. Lokalitas kebudayaan dan kultur sosial yang beragam akan mendorong hasil analisis sosio-kultural yang berbeda pada setiap upaya pembangunan dalam ruang lingkup dan waktu yang berlainan.

Merujuk pada pendapat Jacobus Ranjabar dalam buku “Perubahan Sosial: Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan” (2015:166-170), pembangunan merupakan upaya yang mendorong hasil akhir berupa kemajuan ekonomi dan sosial. Secara garis besar, terdapat dua prasyarat agar pembangunan dapat mencapai hasil yang maksimal, yaitu faktor ekonomis primer dan faktor sosial budaya.

Faktor ekonomis primer meliputi sumber daya alam, tenaga kerja dan pasokan modal yang memadahi. Sedangkan faktor sosial-budaya meliputi a). Faktor demografis b). Faktor strukutur masyarakat c). Faktor mental d). Faktor pendidikan. Menihilkan faktor sosial-budaya sama dengan tidak menghiraukan 50% faktor keberhasilan suatu pembangunan. Ringkasnya, cara memahami dan menindaklanjuti separuh dari faktor keberhasilan pembangunan kembali lagi mewajibkan adanya analisis sosio-kultural pada setiap rancangan pembangunan.

Analisis sosio-kuktural akan semakin mendesak dalam diskursus pembangunan tatkala menghubungkannya dengan paradigma-paradigma pembangunan kontemporer. Sebagaimana prinsip good governance yang mengandaikan relasi seimbang antara pemerintah dan rakyat dalam mengelolah sebuah kebijakan pembangunan.

Secara preskriptif, sekali lagi pemerintah tidak bisa menekan sebuah ambisi pembangunan tanpa menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Benturan kepentingan pemerintah bersama investor dan rakyat yang teguh mempertahankan nilai-nilai kebudayaan adalah wujud dari lemahnya pemahaman pemerintah terhadap kearifan lokal dalam menjalankan pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi saja.

Menguatkan analisis sosio-kultural dalam diskursus pembangunan bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Teori ilmu sosial menyebutkan, semakin kompleks kemajuan kehidupan sosial, akan sebanding lurus dengan semakin pesatnya diferensiasi dan spesialisasi peran. Hal itu juga berlaku bagi ilmu sosial itu sendiri. Ilmuan sosial harus semakin mengembangkan inovasi sub field kajiannya terhadap isu yang memerlukan mereka, bagaimana mereka merespon pembangunan. Selain itu, mereka juga harus menawarkan sebuah analisis sosio-kultural untuk urun serta mensukseskan prospek dan pemecahan masalah pembangunan.

Secara eksplisit, penulis ingin katakan, bahwa bukan saatnya lagi ilmuwan sosial hanya berperan secara konvensional sebagai pengamat dan analisis, tapi mengambil bagian membenahi pembangunan dengan tonggak mempertajam kemampuan dan efektifitas ilmu sosial sebagai instrumen kebijakan pembangunan berwatak pemberdayaan.

Ilmuwan sosial melalui analisis sosio-kulturalnya terhadap pembangunan dituntut untuk berperan fleksibel. Misalnya, sebagaimana terjadi ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, biasanya dalam kasus desa adat, mereka bisa menjadi pihak yang menyodorkan analisis sosio-kulturalnya kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangkan untuk mencari titik temu, hingga sampai mengusulkan penghentian pembangunan karena tidak relevan dengan kultur sosial di masyarakat.

Penutup

Salah satu penyebab sentral kegagalan sebuah kebijakan pembangunan dalam ruang lingkup tertentu tergantung bagaimana masyarakat setempat merespon pembangunan itu. Respon masyarakat ditentukan oleh bagaimana karakteristik sistem sosial dan budaya yang hidup di daerah tersebut. Taruhlah ada sebuah nilai historis dan filosofis yang melekat di kawasan tertentu, dan kebijakan pembangunan begitu saja menyulap kawasan tersebut, ketegangan antara masyarakat dan pemerintah adalah sebuah konsekuensi logis yang akan terjadi. Hal ini belum lagi berbicara scope kebijakan pembangunan yang sering meniadakan pembacaan sosio-kultural secara luas.

Penulis mengusung premis bahwa, kebijakan pembangunan harus disertai analisis sosio-kultural guna mencapai kesuksesan yang terkonsolidasikan. Disinilah penulis menyarankan ilmuwan sosial sudah saatnya mengambil bagian untuk merumuskan sosio-kultural sebagai pijakan awal dalam kebijakan pembangunan yang bijaksana. Gamblangnya, analisis sosio-kultural oleh ilmuwan sosial harus terintegrasi sebagai upaya pencapain pembangunan yang bersifat memberdayakan.

Daftar Rujukan

A. Buku

  1. Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
  2. Ranjabar, Jacobus. 2015. Perubahan Sosial: Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
  3. Sulistyo. 2000. Kompetisi Kepentingan Petani dan Investor Terhadap Tanah. dalam Dadang Yuliantoro (Ed.), Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Utama.

B. Jurnal

  1. Hermansyah. “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tanah Lia Kabupaten Tana Tidung”. Ejournal Pemerintahan Integratif, Vol. 3 (02) 2015 hal. 351-362.

Tulisan ini merupakan 10 besar lomba esai yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial UNY dengan tema “Peran Ilmu Sosial dalam Dunia Pendidikan Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045” pada bulan Oktober 2016.

Iklan

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s