PANCASILA SEBAGAI IDELOGI NEGARA (TULISAN YANG BERUSAHA MENJAWAB BERAGAM KRITIK TERHADAP PANCASILA, TERMASUK YANG MENGANGGAPNYA BELUM FINAL)

Sayyidiman Suryohadiprojo dalam tulisannya di Kompas (04/09/14) menceritakan ucapan seorang pembantu dekat Joko Widodo kepada sang presiden, bahwa Singapura dapat berkembang pesat tanpa dasar Pancasila, jadi Indonesia sebenarnya tidak butuh Pancasila sebagai landasan negara untuk maju.

Pancasila hanyalah sebatas kesepakatan utopis founding fathers bangsa Indonesia yang berhenti dalam kerangka konsepsi ideal semata tanpa implementasi nyata. Pancasila sejenis mantra pemikat legitimasi politik tanpa ada operasionalisasinya.

Benarkah Pancasila berperan besar dalam kesatuan dan persatuan bangsa? Secara teoritis kita bisa mengatakan “iya”. Namun, menganalisis dari segi argumentasi historis agaknya pendekatan teoritis bisa terbantah. Majapahit, Sriwijaya dan berbagai kerajaan di Nusantara berdiri bukan karena dasar Pancasila. Bahkan, sebelum masa kebangkitan nasional, bangsa Indonesia belum mengenal Pancasila sebagai alat perekat perjuangan kemerdekaan. Fakta awal deklarasi nasional sebagai sarana pengintegrasian semangat keindonesiaan kurang tepat jika dialamatkan pada Pancasila, tapi merujuk pada peristiwa “Sumpah Pemuda” tanggal 28 Oktober 1928.

BACA JUGA: NASIONALISME SEBAGAI BERHALA DI BUMI INDONESIA

Senada dengan pandangan di atas, Sutan Takdir Alisjabana pernah menyatakan, Pancasila adalah kompromi antara sebagian cendekiawan yang memimpin pada saat itu, dan representatif mereka tidak secara demokratis. Kalau alternatifnya dipasrahkan pada pemuda kala itu, mungkin perwujudan dari perjumpaan kehendak akan berbeda.

Mau contoh lagi?

Maraknya gerakan separatis “Islam Fundamental” secara terang-terangan menolak kesakralan Pancasila. Mereka menganggap, sistem demokrasi di dalam bingkai Pancasila sudah terbukti gagal mewujudkan kesejahteraan dan sebagai penawar segala problematika atas kompleksitas berbagai permasalahan di Indonesia. Bahkan, mereka secara lugas menawarkan konsepsi sistem Negara Islam sebagai pengganti segala bentuk pola kelembagaan dan kebijakan yang secara apriori diyakini sebagai solusi tunggal Indonesia hari ini.

Diskursus-diskursus di atas merupakan sebagian dari pernyataan dan pertanyaan kunci yang mengilhami tulisan ini hadir. Merupakan dinamika intelektual yang wajar, ketika secara berani kaum akademisi mencoba melakukan analisis kritis terhadap eksistensi Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, selama tiga dasawarsa lebih, masyarakat Indonesia berada pada satu stagnasi Pancasila sebagai “dogma” yang tidak boleh disentuh oleh nalar kritis kecuali untuk mendukung kesakralan Pancasila.

Keterangan-keterangan diatas memang tidak secara sempurna mengarah pada konklusi generalisasi empiris dari sudut pandang induktif untuk menyangkal Pancasila sudah final, namun indikasi yang menuju pemahaman demikian sangat kentara.

Dalam esay singkat ini, penulis akan mencoba memaparkan tiga ulasan mengenai Pancasila sebagai upaya menjawab keresahan-keresahan yang telah dikemukakan. Pertama, argumentasi sejarah Pancasila, kedua, eksistensi Pancasila sebagai norma dasar konstitusi negara, dan refleksi kesaktian Pancasila yang bersifat permanen.

Kata kunci memahami Pancasila dalam prespektif filsafat sejarah, menurut Goenawan Muhammad (1989: 442) terdapat pada kata “kompromi” dan “kekuatan-kekuatan historis”. Artinya kita tidak bisa serta merta meniadakan perbedaan, perselisihan dan pertentangan. Tapi kita perlu memiliki kearifan sejarah sebagai modal saling memahani dalam hidup bersama. Kecuali kalau kita menganggap Pancasila bukan wahyu yang begitu saja turun dari langit dan bukan lahir dari kumpulan kondisi dan situasi sosial-politik di bumi Indonesia.

Penegasan yang diungkapkan Goenawan sekaligus menandaskan pendapat Sutan Takdir yang menganggap dalam proses perumusan Pancasila hanya terjadi di kalangan pemimpin, yang latar belakangnya tidak dipilih rakyat. Padahal pemimpin-pemimpin yang berembuk Pancasila sejak bertahun-tahun sebelumnya lahir dari keresahan bangsa Indonesia, dan diterima bahkan didorong oleh rakyat.

Jauh sebelum Indonesia dinyatakan resmi lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah lama ada dengan corak multikulturalnya. Dengan latar belakang sejarah bunga rampai Indonesia yang begitu panjang dan melelahkan, negara kita akhirnya membentuk integritas bangsa. Dalam pengertian, sebuah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam satu identitas bersama bercorak nasional.

BACA JUGA: MENYOROT HTI: ANTARA KHILAFAH VS NEGARA PANCASILA [1]

Berangkat dari pepahaman di atas, tepat kiranya Kaelani & Zubaidi   menandaskan, “Pancasila merupakan jawaban dari refleksi ideologi kolektif yang berasal dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara” (Kaelani & Zubaidi, 2006:30). Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan asal bahan Pancasila.

Adalah diskusi dalam dimensi yang berbeda jika mengaitkan Pancasila di Indonesia dengan alpanya Pancasila di Singapura. Faktor terbentuknya negara dan kultur budaya di Indonesia berbeda dengan Singapura. Jadi tidak bisa dipertentangkan!

Beranjak pada ulasan kedua mengenai eksistensi Pancasila sebagai norma dasar konstitusi negara. Sebenarnya sudah sedikit dibahas pada uraian Pancasila dan argumentasi sejarah sebelumnya, karena ada keterkaitan kuat antara sejarah perumusan Pancasila yang akhirnya menjadikannya sebagai konstitusi. Perlu kiranya mempersempit perbincangan Pancasila sebagai landasan konstitusi utama dalam kerangka negara hukum Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Menurut Oemar Sanoadji (1980), sebab Pancasila harus senantiasa diangkat sebagai dasar pokok dan sumber dari segala hukum maka bisa disebut negara hukum Indonesia adalah negara Hukum Pancasila. Sanoadji memberikan satu gambaran kongkrit dari negara hukum Pancasila, yakni ada jaminan terhadap kebebasan beragama. Dalam pengertian konotasi yang positif dengan tidak memberi ruang bagi ateisme atau propaganda anti agama di Indonesia. Hal ini akan nampak jelas kalau kita coba melakukan perbandingan tentang kepahaman freedom of religion di Amerika Serikat baik dalam arti positif maupun arti negatif. Kebebasan beragama dimaknai kebebasan seluas-luasnya untuk mengafirmasi keberadaan tuhan atau nasib, beriman kepada Kristen atau sama sekali tidak memiliki keimanan pada kepercayaan apa pun. Sebagai perbandingan lebih jauh kemudian, di Uni Soviet atau di negara-negara komunis lainnya, kebebasan beragama diberi tempat oleh konstitusi terhadap propaganda anti agama.

Ciri lain dari Negara Hukum Pancasila ialah mengenai tidak adanya pemisahan mutlak antara agama dan negara. Meski agama dipahami sebagai fakta sosio-kultural, bukan sebagai fakta politik, namun keduanya berjalan beriringan secara harmonis. Tidak boleh ada pemisahan tegas antara agama dan negara secara total maupun nisbi. Sangat berbeda dengan Amerika yang menjalankan paham sekuler secara ketat. Doa dan beribadatan di sekolah dipandang sebagai tindakan inkonstitusional. Berbeda dengan di Indonesia, hal demikian malah diamini dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sehingga terdapat kesesatan berpikir jika menganggap Pancasila hanya terkungkung dalam kerangka ideal-normatif semata, tanpa ada konsep yang terwujud. Pancasila bermanifestasi dengan segala ketentuan hukum, norma kebiasaan bangsa Indonesia selagi masih selaras dan tidak menyimpang dari nilai-nilai utama Pancasila. Meskipun, tidak dipungkiri Pancasila merupakan nilai-nilai dasar fundamental yang masih universal dan masih memerlukan upaya ijtihad intlektual untuk dapat menerjemahkannya.

Bertalian dengan urain sejarah dan konstitusi Pancasila, sampailah kita pada pemahaman Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa telah bersifat final!

Jika terdapat kesangsian terhadap Pancasila, menurut hemat penulis terdapat dua varian kemungkinan. Pertama, tidak adanya kepahaman secara holistik dan komprehensif mengenai Pancasila. Kedua, aktualisasi Pancasila belum benar-bernar sesuai dengan yang diharapkan. Seandainya implementasi Pancasila oleh negara dan bangsa Indonesia benar-benar nyata, tidak akan ada pertentangan-pertentangan yang perlu didiskusikan.

Sebelum jauh berbicara aktualisasi Pancasila yang diseminarkan di kampus-kampus yang menyasar genarasi muda, alangkah eloknya terdapat konsesus finalisasi Pancasila. Pada pangkalnya, internalisasi pancasila dapat diterima bagi kalangan pemuda. Sehingga energi kita tidak banyak terbuang sia-sia untuk mendebatkan Pancasila, tapi mengamalkannya. Semoga!

 

Daftar Rujukan

  1. Kaelani & Zubaidi. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jogjakarta: Paradigma.
  2. Mohammad, Goenawan. 1989. Catatan Pinggir Jilid 1. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
  3. Senoadji, Oemar. 1980. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga.
  4. Sayyidiman Suryohadiprojo. 2014. “Pancasila sebagai kenyataan di bumi Indonesia”. Koran Kompas. 4 September 2014.

 

* Tulisan ini merupakan ringkasan dari makalah dengan judul asli “Refleksi Makna Terminasi Pancasila sebagai Ideologi Negara”, yang pernah dipresentasikan pada acara Padjajaran Social and Political (PSP) Days 2015 yang diselenggarakan BEM FISIP UNPAD bekerjasama dengan MPR-RI tanggal 14 s/d 16 November 2015 di Jatinangor, Jawa Barat.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s