MEMAHAMI KEBEBASAN DALAM ISLAM

Kebebasan berasal dari kata “bebas” yang berhimpitan makna dengan kata merdeka. Dalam terminologi bahasa Arab, “bebas” atau “merdeka” disebut dengan istilah hurriyah atau istiqlal. Bebas atau merdeka dapat diartikan sebagai sebuah “kondisi dimana manusia secara sadar bebas untuk mempercayai atau tidak mempercayai sesuatu, untuk menyatakan atau tidak menyatakan sesuatu, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lawan dari kata bebas atau merdeka adalah tertekan, tertindas atau terjajah” (Mas’udi, 2015: 291).

Meskipun pada dasarnya kebebasan merupakan hak asali setiap individu, namun setiap pilihan tertentu mengandung sebuah konsekuensi yang akhirnya membatasi kebebasan tersebut. Sebagaimana makna kebebasan dalam Islam bukan berarti bebas dalam arti tanpa batasan, tapi bebas yang berkonsekuensi. Ibaratnya seorang perjaka yang memiliki kebebasan untuk memilih seorang perempuan siapa pun untuk dinikahinnya, tapi tatkala sang pemuda tersebut sudah menikah, maka kebebasan itu harus terbatasi oleh tanggungjawabnya sebagai seorang suami.

Sebagaimana pilihan dalam beragama. Tidak ada paksaan beragama sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 256: tidak ada paksaan dalam beragama. Sebab, seperti yang dijelaskan terusan ayatnya, lantaran sudah jelas mana yang lurus dan mana yang bengkok. Allah sudah menurunkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan agama mana yang benar, jika pun kita tetap merasa bebas untuk tidak terikat pada Islam atau murtad atau bahkan senantiasa berganti agama, adalah sebuah kebebasan beragama yang sangat berkonsekuensi. Gamblangnya, apa pun pilihan manusia atas agama tertentu, yang jelas dipertegas bahwa hanya Islamlah agama yang benar menurut Allah.

BACA JUGA: BAGAIMANA LOGIKA MEMAHAMI WUJUD TUHAN?

Uraian di atas perlu disinggung mengingat akhir-akhir ini banyak kalangan yang mengemukakan pendapat-pendapat kebebasan secara kebablasan, seperti jargon “semua agama benar”, “Islam tidak mempersoalkan agamamu, yang penting perilakumu” dan seterusnya. Tanpa mengurangi kadar kebenaran dari ucapan-ucapan tersebut, penulis berharap pemahaman tentang makna kebebasan harus dipahami secara tuntas sehingga ada koridor-koridor tertentu untuk membatasi diri dari kebebasan yang dilarang agama, terutama terkait hal-hal yang bersifat prinsipil seperti aqidah atau kebenaran agama.

Berikutnya penulis akan mencoba menguraikan di dalam wilayah mana saja umat Islam bebas dan dimana orang Islam dibatasi.

WILAYAH KEBEBASAN UMAT ISLAM

Dalam tulisannya yang berjudul “Hukum Islam Yang Tetap dan Yang Berubah” (2015), KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa Islam adalah din, syariat dan akhlak. Din merupakan keyakinan pokok kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala dimensi keimanan lainnya seperti keimanan terhadap Rasul, malaikat, hari akhir dan seterusnya. Sedangkan syariat adalah tata cara kehidupan manusia dalam beribadah dan bersosial. Terakhir adalah akhlak yang menyangkut persoalan etika dan moral.

Lebih jauh lagi Kiai Husein menjelaskan, berbeda dengan dimensi din (akidah atau tauhid) dan akhlak (tasyawuf atau ikhsan), di dalam konteks syariat terdapat penafsiran luas untuk bisa dimasuki intepretasi dan pemaknaan kembali. Persoalan ketauhidan seperti tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah serta Nabi terakhir yang masuk domain din tidak bisa ditawar dan bersifat tidak bisa berubah di setiap zaman dan tempat. Pun dalam persoalan akhlak menyangkut kebaikan sesama manusia harus terus dijalankan. Sedangkan dalam wilayah syariat terdapat hal yang bisa ditawar dan tidak.

Sedangkan syariat (fiqih) berisikan persoalan yang mencakup ibadah (tata cara sholat, haji dan lain-lain) dan ada yang menyangkut wilayah muamalat (hubungan sosial) serta awa’id (kebudayaan). Husein membagi dari tiga aspek tersebut ada yang masuk domain ghoiru mutaghoyyarah (tetap atau tidak bisa berubah) dan mutaghoyyarah (bisa berubah). Hal-hal yang masuk kategori tetap dan tidak bisa berubah adalah segala sesuatu yang menyangkut tiga hal. Pertama, keimanan sebagaimana disinggung sebelumnya. Kedua, pokok-pokok ibadah. Ketiga, adalah wilayah prinsip-prinsip kemanusian universal yang masuk wilayah akhlak. Sedangkan yang masuk kategori bisa berubah adalah yang menyangkut persoalan-persoalan pergaulan antar manusia yang biasanya disebut masalah-masalah muamalat.

Muamalat adalah dimensi hukum Islam yang paling besar cakupannya dalam kehidupan manusia. Sehingga, kelenturan dalam merespon segala bentuk dinamika sosial, ekonomi dan politik yang senantiasa berubah masih sangat terbuka lebar bagi penafsiran tergantung konteks yang berkembang. Sebagaimana persoalan bunga bank, gaji PNS, transaksi online, sistem politik dan seterusnya. Islam hanya menegakkan beberapa sendi mendasar untuk menjadi pondasi nilai dalam praktek muamalat tersebut. Sebut saja seperti tidak saling merusak, tidak curang, tidak menipu dan seterusnya.

Dalam persoalan muamalat, para ahli hukum Islam menyepakati konsep mendasar yang harus dipegang sebagai acuan adalah kemaslahatan umum. Prinsip mendasar yang populer sebagai acuan dalam menerapkan syariat adalah kaidah fiqih yang berbunyi, “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfataan atau kemaslahatan”. Jika sesuatu itu dikhawatirkan berpotensi menarik kerusakan yang lebih besar daripada sebuah kemanfaatan, maka sangat disarankan untuk dihindari. Intinya, kemaslahatan, entah dalam wujud menghindari sesuatu atau memutuskan sesuatu, adalah pokok dari penerapan hubungan sosial (muamalat).

BACA JUGA: AAN ANSHORI VS ABDUL SOMAD TENTANG LGBT

Selain dimensi muamalat, KH Sahal Mahfud (2015: 20) juga menambahkan wilayah yang boleh berubah adalah wilayah awa’id (kebudayaan). Maka dari itu kreatifitas hasil dari akulturasi sebuah kebudayaan di dalam Islam juga merupakan sesuatu yang dijamin oleh agama sehingga tidak masuk kategori bidah.

Dari uraian panjang terkait Islam, kita bisa simpulkan dimana letak kebebasan dalam Islam. Kebebasan di dalam Islam terbatas dalam hal tauhid, ibadah dan akhlak, sedangkan dalam hal muamalat dan awaid terbuka lebar bagi manusia untuk senantiasa menggali pemahaman baru terkait konteks sosial budaya yang berkembang. Kebebasan seorang muslim tidak berarti bebas untuk mengingkari keesaan Tuhan atau berperilaku yang bertentangan dengan akhlak dan ajaran Islam, tapi kebebasan dalam hal interaksinya dengan publik serta dalam hal kebudayaan. Perlu diingat kemudian, wilayah ijtihad di dalam kebebasan Islam harus didasari pada prinsip untuk kemaslahatan.

Waallahu A’lam  

DAFTAR RUJUKAN

  1. Muhammad, Husein. (2015). Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah. dalam Akhmad Sahal & Munawir Aziz. Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih Hingga Paham Kebangsaan. Bandung: PT Mizan Pustaka.
  2. Sahal, Akhmad. Prolog: Kenapa Islam Nusantara?. dalam Akhmad Sahal & Munawir Aziz. Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih Hingga Paham Kebangsaan. Bandung: PT Mizan Pustaka.
  3. Farid Mas’udi, Masdar. (2015). Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Prespektif Islam. dalam Akhmad Sahal & Munawir Aziz. Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih Hingga Paham Kebangsaan. Bandung: PT Mizan Pustaka.

 

*Tulisan ini merupakan penggalan salah satu bab dalam tugas makalah Agama Islam II FISIP UNAIR dengan judul yang sama pada Bulan Maret 2017.

Iklan

1 Comment

  1. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get
    a lot of spam remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
    I get so much lately it’s driving me insane so any help is very
    much appreciated.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s