REUNI 212, POPULISME ISLAM DAN HYPERNASIONALISME (BAGIAN 1-2)

(Gambar: Massa Aksi Reuni 212 membanjiri kawasan Monas/Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dalam kesempatan kali ini penulis akan membagikan sebuah telaah kecil tentang fenomena yang belakangan sangat hangat diperbincangkan, yakni terkait fenomena kebangkitan populisme Islam di dalam kehidupan politik di Indonesia. Tema ini akan coba ditelaah dalam kaitannya dengan Reuni 212 yang diselenggarakan oleh para alumnus demonstran yang mengitari aksi Bela Islam pada masa Pilkada Jakarta tahun kemarin.

Tulisan ini sebenarnya adalah ringkasan dari tugas makalah mata kuliah “Politik Multikultural” pada bulan Desember 2017 kemarin. Penulis merasa sayang jika hanya dibiarkan menumpuk dalam folder-folder di laptop. Siapa tahu tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan politik agama. Selamat membaca dan semoga tidak tercerahkan agar semakin banyak menggali sumber yang lain.


Memperingati tepat satu tahun demonstrasi umat Islam pada momentum yang mengitari Pilkada Jakarta kemarin, para pengunjuk rasa demonstrasi 212 baru saja menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Reuni Akbar Alumni 212 pada hari Sabtu (02-12-17), yang berpusat di sekitar Monas.

Sebagaimana diberitakan banyak media, pihak pemerintah beberapa kali berupaya untuk mencegah acara tersebut terselenggara, salah satunya dengan mempersulit penerbitkan izin kegiatan meskipun akhirnya tetap diturunkan. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah menyampaikan pernyataan untuk “menggembosi” acara tersebut, misalnya melalui Menkopolhukam Wiranto mengungkapkan bahwa, acara Reuni 212 sebenarnya tidak diperlukan untuk menjaga situasi politik tetap stabil. Kapolri Tito Karnavian juga menyatakan pandangan negatif terhadap acara tersebut. Tito mengatakan acara itu ujung-ujungnya lari ke persoalan politik 2018-2019 (BBC.com, 2017).

Masih banyak lagi tudingan-tudingan miring terhadap acara tersebut, mulai dari dugaan sangat kental bernuansa politik, ditunggangi HTI, ada suntikan dana 4 miliyar dan seterusnya. Bahkan sebelumnya juga diberitakan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amien mengkritik rencana reuni 212. Ma’ruf menganggap acara tersebut lebih mengarah pada agitasi politik dengan argumentasi, jika ingin melakukan tausiyah atau berdzikir keagaamaan harusnya jangan menggunakan nama reuni 212 karena sudah kelar masalahnya (Detik.com, 2017). Bahkan, organisasi sekelas PBNU terutama melalui GP Ansor telah menghimbau secara tegas masyarakat muslim tidak hadir dalam acara tersebut.

Pada akhirnya acara bertemakan Maulid Nabi dan Reuni 212 terselenggara dengan pesertanya juga sangat membludak. Terlepas dari perdebatan di media, atau perdebatan jumlah yang hadir dalam acara reuni versi pemerintah dan versi penyelenggara. Yang jelas, ada semacam kecemasan besar pemerintah terhadap menguatnya gerakan keagaman tersebut. Bahkan, kesan kekhawatiran pemerintah juga nampak dengan banyaknya jumlah yang ikut dalam acara itu.

BACA JUGA: NASIONALISME SEBAGAI BERHALA DI BUMI INDONESIA

Apa yang membuat acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Reuni Akbar Alumni 212 menjadi begitu memancing banyak perseteruan pendapat? Sebab, Reuni 212 tersebut tidak bisa dilepaskan dari ingatkan kolektif kita terhadap memori yang mewarnai berlangsungnya Pilkada Jakarta tahun kemarin, bagaimana ratusan ribu (secara jumlah masih ada perdebatan) massa Islam, entah aliran apa saja, turun ke jalan melaksanakan demo serial menuntut Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dipenjara karena diduga melakukan penistaan agama. Dengan demikian, sebuah acara yang diidentifikasikan sebagai reuni 212 bisa dibaca sebagai upaya “merawat energi umat”, atau menjaga momentum terhadap semangat lahirnya kekuatan berbasis keagamaan yang mengambil alih atau memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan politik di negeri ini.

Dalam tulisan ini, penulis menganggap reuni 212 bukanlah sesuatu yang terpisah dari rentetan aksi-aksi sebelumnya, sebuah aksi serial yang menampakkan bagaimana kekuatan umat Islam di dalam mengambil pengaruh percaturan politik nasional. Di sini penulis meletakkan acara reuni tersebut menjadi satu rangkaian padu bagaimana menjelaskan kebangkitan populisme Islam di Indonesia.

Di sisi lain, dalam merespon kebangkitan politik identitas yang bericirikan keagaamaan kontemporer di Indonesia, pemerintah cenderung meresponnya dengan cara yang kurang tepat, yakni upaya-upaya semacam hypernasionalisme. Tabrakan atau benturan antara kekuatan solidaritas umat yang menandai populisme Islam dengan sikap pemerintah yang hypernasionalisme menjadi inti yang ingin penulis perbincangkan dalam esai singkat kali ini.

Populisme Islam dan Hypernasionalisme

Berbicara tentang populisme, nama yang pertama kali harus dimunculkan sebagai rujukan awal adalah Ernesto Laclau. Bagi Laclau, populisme merupakan usaha yang menetapkan dasar kehidupan sosial-politik yang bersifat natural. Sebab, dalam kehidupan sosial politik selalu ada keterkaitan hubungan antara elit (the elit), yang bisa kita sebut disini sebagai pemerintah atau pemegang otoritas politik, dan masyarakat umum (the people). Populisme merupakan produk dari ketegangan antara the elit dan the people yang melahirkan sebuah dikotomi yang tajam. Masih menurut Ernesto Laclau, sebagaimana dijelaskan Stenley, hal tersebut terjadi dikarenakan kritik populisme terhadap kegagalan pemerintah dalam rangka mengakomodir heterogenitas natural the people di dalam tatanan politik populis (Stenley, 2008:96).

Masyarakat modern digambarkan oleh luar biasanya tingkat heterogenitas dan populisme yang berusaha mencari dan mengekspresikan identitas mereka. Peran spesial di dalam heterogrenitas tersebut oleh Laclau disebut the people (masyarakat), dimana Laclau secara prinsip menerimanya sebagai kategori politik. Identitikasi the people ini secara umum dipahami sebagai populisme. Singkatnya, populisme adalah “A discourse of populism consists in the counterposition of the interests of a collectivity identified as ‘the people’ against those of a hegemonic elite, whose actions or inactions are antagonistic to ‘the people’” (Corduwener, 2014:425). Berarti, populisme adalah pengandaian dimana situasi bersitegang antara masyarakat yang secara kolektif mengidentifikan diri sebagai masyarakat kebanyakan yang berhadapan atau melawan hegemoni para elit.

BACA JUGA: BENTURAN DUA TA’ASHUB (FANATISME): SEBUAH CATATAN AKHIR TAHUN

Hubungan populisme dengan Islam atau kemudian disebut sebagai “populisme Islam”, menurut Vedi Hadiz, adalah varian dari bentuk populisme yang luas. Populisme Islam adalah sebuah wujud populisme yang didasarkan pada simbol-simbol Islam tertentu untuk dapat melekatkan semua kelas dalam satu agama tersebut sebagai kebutuhan politik tertentu. Sebelumnya Hadiz juga menjelaskan bahwa terciptanya tatanan populisme tidak hanya melibatkan kelompok borjuis saja, namun perlu lapisan masyarakat lainnya seperti kelas menegah terdidik, kelas menengah yang jumlahnya banyak dan kelompok elit borjuis. Komponen-komponen tersebut ketika diberdayakan secara padu akan dapat membentuk populisme yang dapat menyatukan semua kelas. Dengan dengan mengutip pendapat Oxhorn, Vedi mendefiniskan populisme, sebagai “aliansi multi kelas yang asimetris” (Hadiz, 2016: 20).

Bersambung

Iklan

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s