PERAN CIVIL SOCIETY DI ERA DESENTRALISASI

Foto: Kompas.com/Robertus Belarminus

Sebanding lurus dengan proses demokratisasi yang mengilhami semangat desentralisasi, persoalan terciptanya civil society menjadi telaah dalam analisis implementasi berikutnya. Sebab, desentralisasi politik tidak cukup hanya diterjemahkan melalui representatif DPRD saja, tapi mencakup terbentuknya kelompok masyarakat independen dalam bentuk kebebasan pers dan LSM sebagai penyeimbang kekuatan suprastruktur politik. Berangkat dari hal tersebut, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam desentralisasi adalah terbangunnya civil society yang menandai keikutsertaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan politik.

Hal itu tentunya beralasan mengingat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengandaikan partisipasi luas seluruh masyarakat dalam hal perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi sebuah kebijakan di daerah. Kerangka pemahaman peran serta masyarakat secara luas menjadi konsep desentralisasi sejati, yakni desentralisasi politik dalam pembagian tipe desentralisasi oleh Rondinalli.

Terlebih dulu perlu kiranya mengulas definisi singkat tentang pengertian civil society sehingga diskursus dalam tulisan ini masih sesuai dengan harapan.

Baca juga: DRAMATURGI DALAM PANGGUNG POLITIK

Dengan mengutip pendapat Gellner, Muhammad Asfar (2002) mendefiniskan secara kongkrit civil society /sebagai:

Masyarakat madani bisa berwujud dalam bentuk berbagai organisasi yang berada di luar institusi-institusi pemerintah yang mempunyai cukup kekuatan untuk melakukan counter atau mengimbangi terhadap negara. Atau, berupa kelompok-kelompok yang melakukan gerakan sosial politik untuk menuntut adanya transformasi demokrasi meski tidak terorganisir secara ketat (Muhammad Asfar, 2001:51).

Dari definisi di atas dapat ditarik tiga karakteristik dasar dari civil society. Pertama, organisasi masyarakat yang otonom dari intervensi pemerintah. Kedua, berfungsi sebagai kelompok dalam masyarakat yang mengawasi dan mengontrol pemerintah. Ketiga, memiliki akses yang memadahi terhadap lingkaran politik.

Lebih jauh perbincangan terkait eksistensi civil society dan negara mengalami perdebatan bagi para ilmuan politik. Terdapat persepsi yang mengarah pada relasi civil society dan negara selalu digambarkan kontradiktif. Jika keberadaan civil society itu terlampau kuat, maka di sisi lain negara atau pemerintah dianggap lemah. Begitu juga sebaliknya, jika diandaikan negara dalam posisi dominasi yang berlebihan, maka di sisi lain civil society akan tersapu dengan sendirinya.

Diskursus di atas dulunya berada pada level-leval nasional, semenjak digulirkannya desentralisasi pasca reformasi, persoalan pertentangan dan ketegangan antara masyarakat yang terhimpun dalam civil society dan pemerintah kini ikut terdesentralisasikan ke daerah-daerah. Perlu menjadi catatan pula, besarnya arus penguatan masyarakat madani masih bertumpuh dari turunan demokratisasi universal yang menghendaki terwujudnya ruang publik bagi masyarakat luas mengartikulasikan kepentingannya tanpa terhambat oleh sistem politik.

Memang hasil iklim keterbukaan di era desentralisasi membawa dampak sosial-budaya masyarakat secara luas. Bayangkan, setelah 30 tahun lebih Orde Baru menerapkan sistem sentralistik dan memangkas paksa keterlibatan rakyat dalam proses politik dan pembangunan, kini kran-kran kebebasan terus mengalir deras sehingga menuntut masyarakat mengambil porsi secara leluasa untuk memantau dinamika politik dan pemerintahan, khususnya di daerahnya. Kini masyarakat diperbolehkan atau diberi kesempatan untuk memantau dan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja pemerintahan daerah. Adalah konsekuensi logis jika pada implementasinya akan ditemui shock culture masyarakat dalam merespon kebebasan-kebebasan tersebut. Masyarakat akan lebay dalam mengaktualisasikan kebebasannya.

Di sisi lain, dalam fakta empiriknya banyak ditemui kekuatan civil society di daerah masih lemah dan malah sering disalagunakan. Sebagaimana fungsi normatifnya, civil society diharapkan mampu sebagai pengontrol DPRD maupun Kepala Daerah, sayangnya banyak organisasi non pemerintah bahkan organisasi keagamaan malah membangun jejaring yang kuat dengan aparat birokrasi. Akhirnya, beralibi tidak berafiliasi dengan kepentingan politik apa pun memberikan dukungan terhadap pemerintah (Marijan, 2010:200-201).

Namun tidak bisa dipungkiri pula, keberadaan civil society yang serius juga masih banyak dan memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat di daerah. Misalnya, terdapat 49 kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK merupakan buah dari kerjasama antara pers dan lembaga-lembaga masyarakat (Marijan, 2010). Hal ini menandai masih ada harapan yang bisa dibebankan kepada kelompok masyarakat madani yang bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya.

LGBT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA

Sebagaimana berita yang dirilis di media nasional.Kompas.com (12/05/2010), ICW mengajak LSM di daerah-daerah untuk gencar mengungkap korupsi di ranah pemerintahan lokal. Bahkan, ICW akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada LSM antikorupsi di Sumatera Selatan untuk memperkuat teknik investigasi pemantauan anggaran. Di waktu yang lain, ICW juga menggandeng LSM yang ada di daerah-daerah untuk menelusuri rekam jejak Calon KPK tempo lalu yang terhimpun dalam Koalisi Masyarakat Sipil. LSM di daerah akan ditugasi melacak treck record calon pimpinan KPK yang telah mengajukan diri menjadi pimpinan lembaga anti suah tersebut (KBR.com, 2015-06-10).

Melihat pengaruh besar LSM atau masyarakat yang melabeli diri sebagai civil society menambah harapan dan kekhawatiran tersendiri. Dengan besarnya kontrol dan pengaruh dari LSM, maka pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan, di sisi lain, power sebesar itu rawan diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum LSM. Tidak salah kemudian Emha Ainun Najib pernah mengatakan, “LSM itu kepanjangan dari ‘lembaga sayang masalah’”.

Melihat pola yang semakin membeku dan berpusat, peranan masyarakat sipil semakin membahayakan bagi pemerintah. Ketakutan seperti itu adalah kewajaran dalam dinamika politik. Apalagi ketika ada anggota LSM di daerah yang mengalami intimidasi, bisa dipastikan dukungan kepada LSM tersebut akan terus mengalir. Hal ini membuktikan sentimen keras terhadap pemerintah dan solidaritas tinggi antar masyarakat.

Hal yang belum terjawab hingga saat ini adalah bagaimana pola yang ideal antara masyarakat madani dan pemerintah. Pemerintah selalu merasa terancam, dan masyarakat merasa superior untuk menjalankan misi sucinya. Titik temunya adalah pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi transparansi dan akuntabilitas.

Jika pemerintah daerah sudah menerapkan rasionalisasi birokrasi dan pelayanan publik dengan baik, maka hal itu juga akan membantu civil society bekerja. Namun, apabila pemerintah benar-benar bersih, energi berlebihan dari civil society untuk memantau dan mencari kesalahan pemerintah daerah akan lebih diarahkan pada partisipasi pengelolahan desentralisasi yang baik untuk mempercepat kesejahteraan.

Civil society yang berbentuk LSM atau pers menyimpan prasangka-prasangka buruk kepada pemerintah daerah karena keterbatasan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kalau memang anjuran-anjuran pengelolahan pemerintahan daerah sudah sesuai dengan regulasi dan norma-norma yang menunjuang keberhasilan desentralisasi, tapi civil society masih mencari ulah, maka dapat dipastikan persoalannya terletak pada pemahaman civil society yang keliru atau kelompok sosial tersebut hanya berniat mencari keuntungan untuk mencederai fungsi masyarakat madani itu sendiri.

RUJUKAN

  1. Asfar, Muhammad. 2001. “Wacana Masyarakat Madani (Civil Society) Relevansi Untuk Kasus Indonesia”. dalam Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIV, No.1, Januari 2001, hal.49-60.
  2. Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta : Penerbit Prenadamedia.
  3. kompas.com/read/2010/07/12/03524917/icw.ajak..berantas.korupsi (diakses tanggal 08 Mei 2016).
  4. portalkbr.com.eli_kamilah_/07-2015/icw-gandeng_lsm_di_daerah_telusuri_rekam_jejak_capim_kpk/73384.html (Diakses tanggal 08 Mei 2016).

 

*Tulisan ini merupakan ringkasan dari tugas makalah mata kuliah “Politik dan Pemerintahan Lokal” FISIP UNAIR, pada tanggal 08 Agustus 2016.

 

Iklan

4 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s