PILGUB JATIM DAN KHITTAH NU YANG DILEMATIS

Mengaca pada realitas historis dan faktual, Jawa Timur memang merupakan tempat kelahiran dan basis terbesar kalangan nahdliyin berada. Wajar kemudian sederet nama yang sering digadang-gadang memimpin provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua tersebut adalah tokoh yang lekat dengan NU.

Selain nama Khofifah dan Gus Ipul, sosok NU lainnya seperti Yeni Wahid dan Mahfud MD sempat mendapatkan tawaran untuk mengikuti kontestasi Pilgub Jatim mendatang, meskipun pada akhirnya dikabarkan keduanya menolak. Beberapa nama lain yang dimunculkan pun tidak lupa untuk berebut identitas nahdliyin. Sebut saja Risma yang dikatakan oleh seorang politisi PDIP bahwa di dalam diri wali kota Surabaya tersebut juga mengalir darah keturunan NU.

Menyikapi dinamika menjelang Pilgub Jatim yang kental dengan nuansa NU, Ketua PBNU Kiai Said Aqil Siradj menyatakan bahwa NU bersikap netral. Artinya dalam menyikapi Pilkada Jatim, NU secara resmi menegaskan bahwa sikap mereka secara keorganisasian tidak bersikap untuk mengarahkan dukungan kepada kandidat NU tertentu.

Sikap NU tersebut dapat dipahami merupakan wujud konsistensi pengejawantahan prinsip “kembali ke khittah” 1926. Sebagaimana banyak diketahui, semenjak Mukhtamar Situbondo 1984, NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan sekaligus menarik diri dari keterlibatannya dalam politik praktis.

Tulisan ini memproyeksikan pandangan bahwa, Khittah NU mengandung implikasi yang bersifat dilematis dan menyimpan beberapa persoalan terhadap sikap politik NU atau nahdliyin dalam menghadapi kontestasi demokrasi, dengan melihat Pilgub Jawa Timur kali ini. Paling tidak bisa dibuktikan dari hubungan NU secara struktural dengan kader NU yang terjun dalam dunia politik. Ditambah dengan hubungan PBNU sebagai representatif tertinggi NU secara struktural dengan pengurus-pengurus NU di daerah, serta implikasinya pada warga NU secara luas.

Pertama, melacak dari “9 Pedoman Berpolitik Warga NU” (pedoman berpolitik bagi “warga nahdliyin lima tahun setelah NU memutuskan kembali ke Khittah) ditegaskan bahwa keterlibatan warga NU dengan partai politik merupakan urusan individu, tidak boleh mengaitkannya dengan organisasi. Meskipun NU memberikan 9 pijakan normatif sebagai prinsip moral bagi kader NU dalam berpolitik, PBNU dan seluruh jajaran struktural NU dibawahnya tetap tidak bisa memberikan pengawalan terhadap kadernya ketika terjadi sesuatu dalam wilayah politik.

Sebagaimana pernah diutarakan salah satu dosen penulis, terdapat kesan keterputusan tanggung jawab NU (dalam arti struktural) kepada kadernya yang terjun dalam dunia politik. Meskipun berdalih bahwa NU secara keorganisasian tidak berpolitik, tidak bisa disangkal bahwa banyak pengurus atau kader-kader terbaiknya melenggang untuk mendapatkan jabatan politik melalui pembingkaian identitas diri sebagai simbol perwakilan NU.

Yang terjadi justru sebaliknya, kader NU yang berniat untuk maju, mereka akan berebut mencari dukungan dari orang-orang NU. Disini kemudian NU cenderung terlihat netral dalam artian pasif dalam menentukan arah politik. Akhirnya, sah kemudian setiap kandidat masing-masing meraup dukungan dari kiai-kiai NU yang bisa-bisa berbeda.  

(Baca juga DEMOKRASI DAN FATWA PARA KIAI DI PILGUB JATIM )

Gamblangnya, NU secara organisasi memang tidak boleh berpolitik, tapi kalau kadernya bebas dan NU secara struktural sendiri tidak bisa memberikan pengawalan apapun terhadap umatnya yang berpolitik, bahkan NU kehilangan kendali untuk mendisiplinkan kadernya dalam hal berpolitik. Sebab, urusan politik warga NU adalah urusan pribadi.

Kedua, NU adalah organisasi yang menghimpun ulama atau kiai-kiai pesantren-pesantren yang memiliki basis masa dan kekuatan-kekuatan sosial religius sendiri-sendiri. Kehadiran NU sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai pandangan dan kekuatan para ulama untuk kemaslahatan bersama. Fungsi NU sebagai wadah mencari titik temu perjumpaan kesamaan kehendak para kiai pesantren akan hilang ketika berurusan dengan politik. Sebagaimana yang terjadi di Pilgub Jatim Jawa Timur kali ini.

Tak pelak Jawa Timur adalah gudangnya para kiai dan pesantren NU. Sehingga, simpul-simpul kekuatan tersebut tidak muda untuk disatukan, kecuali oleh figur sentral yang bisa diterima semua kiai. Persoalan kemudian yang mengemuka bersifat dilematis, tokoh NU di Jawa Timur akhirnya terbelah dalam memberikan dukungannya. Sebut saja Khofifah yang didukung oleh 9 kiai pendukung Khofifah yang digawangi KH Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah, pengasuh Tebuireng serta adik kandung Gus Dur. Di kubu satunya, terdapat Kelompok Kiai Kampung pendukung Gus Ipul yang dimotori oleh KH Mutawakkil Alallah, Ketua PWNU Jatim.

Dalam menanggapi Pilgub Jatim, Kiai Said Aqil hanya menyatakan bahwa urusan Pilgub Jatim dipasrahkan sepenuhnya kepada ulama NU dan pemimpin pesantren di Jawa Timur. Menurut kiai asal Cirebon tersebut, pengurus NU di daerah lah yang paling paham keadaan dan kebaikan bagi warga Jatim sendiri (m.merdeka.com, 14 Oktober 2017). Pernyataan demikian memberikan pesan yang agak kontradiktif dengan netralitas NU. Sebab, Kiai Said Aqil mengatakan arah dukungan NU ditentukan oleh kiai-kiai NU di daerah.

Walaupun secara kelembagaan NU tidak akan memberikan putusan tentang dukungan politiknya, namun potensi “kecenderungan” dukungan NU bisa terasa. Ini pasti kurang membantu untuk memperjelas pembelahan kubu kiai yang berbeda. Masalahnya, para kiai memiliki hasil ijtihad tentang siapa sosok yang lebih maslahat itu berbeda.

Nampak kemudian bahwa polarisasi kiai-kiai NU mengakibatkan NU dalam arti kelembagaan kehilangan peran sebagai simbol organisasi yang menyatukan ulama. Para kiai dengan dengan basisnya sendiri-sendiri, tidak terikat dengan NU struktural meskipun menduduki posisi tersebut, akan berhalauan berbeda. Sebab sekali lagi, urusan politik warga NU adalah urusan pribadi warga NU, tidak ada kaitannya dengan organisasi sebagaimana termaktub dalam Khittah NU.

Poin selanjutnya, masih berhubungan dengan sebelumnya, dukungan figur-figur besar NU baik secara struktural maupun kultural di Jawa Timur akan berimplikasi bagi pengurus dibawahnya dan dan nahdliyin secara luas. Kekhawatirannya,  pengurus NU turut menikmati perhelatan pesta demokrasi layaknya pengurus partai yang berusaha memenangkan calon yang diusung kiainya. Dan, hubungan kiai NU dengan umatnya menjadi “mediator” antara calon gubernur dengan calon pemilih.

Ditambah lagi, orang NU yang awam akan semakin bingung ketika ada fatwa para kiai yang mewajibkan mendukung kandidat tertentu yang kemudian digugurkan oleh kelompok kiai lainnya. Baik orang NU itu pengikut kelompok kiai yang mengeluarkan fatwa atau kelompok lainnya.

Namun tenang saja, kekhawatiran perpecahan dukungan NU dalam Pilkada Jatim tersebut hanya bersifat sementara. Sebab, Kiai Said Aqil optimis bahwa konsolidasi pasca Pilgub mudah diselesaikan karena hal tersebut konflik sesaat. “Itu konflik sesaat, nanti kalau selesai siapa yang menang, NU akur” kata Kiai Said yang dikutip merdeka.com. Amien.

08 Januari 2018

Iklan

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s