KONFLIK KEAGAMAAN AKIBAT LEMAHNYA KESADARAN IDENTITAS SEBAGAI WARGA NEGARA

Yayasan Denny JA (dalam Denny JA, 2013: 24-25) merilis laporan, selama 15 tahun pasca reformasi 1998 telah terjadi 2.398 kasus kekerasan yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Dari 2.398 kasus kekerasan tersebut, 65% didominasi karena faktor perbedaan agama dan paham agama. Skala kekerasan berikutnya bermuara pada persoalan etnis sebesar 20%, gender sebesar 10% dan kaum LGBT sebesar 5%.

Menariknya, masih menurut Denny JA, pola diskriminasi pasca reformasi jauh berbeda dengan era Orde Baru dengan aktor utama kekerasan adalah negara. Di era reformasi, konflik dan diskriminasi yang paling banyak melibatkan masyarakat melawan masyarakat sendiri. Konflik Islam versus Kristen di Maluku dan Syiah dan Suni di Madura menjadi contoh mencolok dari diskriminasi keagamaan yang yang terjadi bersifat horisontal.

(Baca juga: NASIONALISME SEBAGAI BERHALA DI BUMI INDONESIA)

Data yang disajikan tersebut menggambarkan bahwa persoalan deskriminasi horisontal di Indonesia sudah sangat tahap memprihatinkan (lebih dari 1.000 orang meninggal), serta diskriminasi yang kemudian menjadi konflik kekerasan terbesar lebih banyak disebabkan oleh faktor keagamaan.

Tulisan ini secara khusus membidik persoalan diskriminasi horisontal yang dilatarbelakangi agama. Premis penulis sebagai solusi permasalahan tersebut adalah menggiatkan ulang dialog masyarakat sebagai “warga negara”, dengan mengurangi porsi menampakkan identitas keagamaan pada domain publik.

Ada beberapa dasar argumentasi yang mengukuhkan premis penulis tersebut. Pertama, masyarakat Indonesia menghadapi kerancuan berpikir dalam memposisikan diri sebagai warga negara dan sebagai pemeluk agama tertentu. Gamblangnya, kita tidak bisa memilah secara serius kapan kita menjadi bagian dari warga negara dan kapan menjadi umat agama tertentu. Sebagai ilustrasi, kita sebagai bagian dari warga negara yang becirikan masyarakat demokratis liberal, seharusnya persoalan agama bukan sesuatu yang harusnya ditonjolkan. Dalam bernegara, kita boleh bertoleransi misalnya dalam hal perbedaan sudut pandang ekonomi, politik dan seterusnya, tapi bukan persoalan agama. Sebab selama ini kita memahami konsep-konsep seperti multikulturalisme dan pluralisme hanya dalam kerangka perbedaan agama. Di sisi lain, komunitas semacam Forum Kerukukan Umat Beragama hanya menggarap isu-isu antar agama saja. Padahal, agama adalah sesuatu yang bersifat tetap, tidak bisa dipertukarkan, dan absolut. Tidak ada ruang bagi tukar tambal prespektif yang kemudian diikuti oleh komunitas antar agama atau aliran. Sehingga, isu keagamaan dalam radar diskusi pluralisme harus banyak beralih pada topik-topik pada bingkai kita sebagai warga negara, bukan kita sebagai penganut agama tertentu. Upaya demikiran dimaksudkan untuk memberikan penyadaran tentang identitas keagamaan kita harus naik beberapa level untuk mengaitkan identitas kita sebagai warga negara. Pemahaman kita sebagai warga negara diharapkan akan mengalpakan identitas partikular-partikular kita sebagai bagian dari agama atau kepercayaan tertentu.

Kedua, masih berkaitan dengan poin pertama, beranjak dari data yang disuguhkan oleh LSI (dalam Denny JA 2013: 46-47) yang berusaha membaca mindset masyarakat Indonesia terkait perbedaan agama atau aliran menyatakan, memang publik bisa menerima ketika memiliki tetangga yang berbeda agama sebesar 75%, tapi 51,9% publik tidak bisa menerima kalau di lingkungan mereka berdiri rumah ibadat dari agama lain. Hal ini dapat dibaca kalau ada potensi sentimen negatif di kalangan masyarakat Indonesia untuk menerima pendirian rumah ibadat, aktifitas keagamaan dari agama lain yang dapat memancing konflik.

Tentunya paradigma demikian masih merupakan kerangka pemahaman yang mengacu pada absolutisme peneguhan keyakinan individu pada kebenaran agamanya dan kesesatan agama lainnya. Hal ini bisa dibenarkan dalam ruang lingkup komunitas seiman saja, namun sekali lagi dalam kerangka kehidupan antar warga negara yang bercirikan masyarakat demokratis, penolakan seperti itu tentu tidak dibenarkan. Jika paradigma yang digunakan adalah perjumpaan antar warga negara, persoalan semacam aktifitas keagamaan tidak akan menjadi persoalan.

Alhasil, kita perlu melakukan sebuah internalisasi nilai kepada khalayak umum bagaimana kita menjadi warga negara untuk merubah paradigma kita hanya sebatas sebagai pemeluk agama tertentu dalam kerangka negara Indonesia yang demokratis. Dengan demikian, diharapkan akan membenamkan diskrimasi yang berpotensi konflik berlatabelakang agama sejak dalam pikiran. Semoga!

 

Daftar Rujukan

J.A, Denny. (2013). Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Iklan

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s