MENYOROT HTI: ANTARA KHILAFAH VS NEGARA PANCASILA [1]

(Gambar: Diskusi yang diselenggarakan BEM UNAIR 2017 dengan tema “Kebebasan dan Kebablasan: Antara Pancasila dan Khilafah”, pada hari Selasa, 23 Mei 2017 di Aula Fakultas Sains dan Teknologi UNAIR)

Salah satu topik yang banyak menyeret perhatian publik kali ini terkait usulan pembubaran HTI oleh pemerintah. Melalui Menko Polhukam Wiranto menyatakan, HTI dianggap telah melakukan aktifitas gerakan dan menyebarkan gagasan-gagasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kesimpulan tersebut berangkat dari hasil kajian mendalam yang melibatkan Kemenkum HAM, Kemendagri, dan Polri. Senada dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan pada dasarnya prinsip khilafah yang diusung oleh HTI sangat berseteru dengan Pancasila (Jawa Pos, 09/05/17).

Benarkah HTI bertentangan dengan Pancasila? Tulisan ini akan berfokus membahas hal tersebut. Namun sebelumnya, ada baiknya perlu disinggung secara sekilas tentang HTI.

Mengenal HTI

Merujuk pada buku “Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia” (2009:67-68) dijelaskan bahwa, Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik yang berideologi Islam, yang didirikan pada tahun 1953 M oleh Taqiyuddin an-Nabhani. Tujuan berdirinya HT adalah “membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam Darul Islam, yakni negara Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh persoalan kehidupan diatur dengan syariat Islam dalam sebuah Daulah Khilafah. Khilafah sendiri diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang menerapkan Islam secara total atau menyeluruh.

(Baca: MEMBANTAH TULISAN “MEMAHAMKAN KHILAFAH” KARYA FAHMI AMHAR)

Latar belakang gagasan tersebut bertolak dari sejarah hancurnya Khilafah di Istanbul. Mereka berkeyakinan kuat bahwa segala petaka yang terjadi di negara-negara muslim kemudian tidak lepas dari usaha kolonialisasi Inggris dan sekutu-sekutunya pasca runtuhnya sistem kekhilafaan di Turki. Bahkan, menurut mereka, segala paham dan ideologi yang membumi sekarang hanyalah keberlanjutan dari sistem imprealisme negara kafir. Bertolak dari gambaran sejarah tersebut, mereka dengan teguh menyatakan, satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan Islam yang sempat terpuruk adalah mendirikan kembali sistem khilafah serta penerapan ajaran Islam secara sempurna (Ibid:73-75).

Shiddiq al-Jawi, seorang tokoh HTI dalam sebuah diskusi buku di PADMA (Padepokan Musa Asy’ari, Yogyakarta) pada tanggal 15 September 2007 dengan lantang dan penuh optimisme yang tinggi mengatakan bahwa proyek khilafah akan benar-benar terwujud pada tahun 2020. Sedangkan tokoh HTI lainnya, Farid Wadjdi mengecam keras prinsip demokrasi yang menitikberatkan pada kedaulatan rakyat yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Islam dan bersifat kufur. Menurut HTI, sistem negara Islam adalah realisasi kongkrit dari penegakkan khilafah Islam, atau kekhilafaan adalah realisasi kongkrit dari negara Islam atau Negara syariat. Sedangkan konsep negara-bangsa yang dikenal luas dan juga diterapkan di Indonesia hari ini tidak lain hanyalah rekayasa penjajah kafir. (Maarif, 2012:23-24)

Dari uraian singkat di atas, masih menurut Maarif, kita bisa menyimpulkan bahwa, meskipun HTI terdapat embel-embel kata Indonesia, harus diakui bahwa gerakan politik ini pada dasarnya bercorak transnasional. Tujuan akhir dari perjuangan politik mereka adalah tegaknya khilafah Islam di seluruh dunia. Bagi mereka, hanya khilafah Islam lah satu-satunya praktek politik yang memang benar-benar dikehendaki oleh syariat.

Pertanyannya kemudian yang perlu ditegaskan kembali adalah, benarkah konsep khilafah yang diusung HTI bertentang dengan Pancasila? Sebelum melangkah untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kiranya mesti mendudukkan pengertian Pancasila sebelum mengatakan apakah benar-benar HTI bertentangan dengan Pancasila atau tidak.

Mendudukkan Pancasila

Menguti pendapat Goenawan Muhammad (1989:442), kata kunci memahami Pancasila terletak pada prespektif filsafat sejarah yang mengandung arti “kompromi” dan “kekuatan-kekuatan historis”. Artinya, meniadakan perbedaan, perselisihan dan pertentangan di negara majemuk semacam Indonesia ini adalah sebuah harapan yang tak nyata. Namun, kearifan sejarah menjadi modal penting untuk saling memahami makna kehidupan bersama. Goenawan menambahkan, sebab Pancasila bukanlah wahyu yang begitu saja turun dari langit, tapi lahir dari kumpulan kondisi kemelut sosial-politik di bumi Indonesia. Disini Nampak bahwa Goenawan Muhammad menitikberatkan refleksi kesejarahan dalam proses perumusan Pancasila.

Sejarah mencatat, penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila[2] bersifat final dan sekaligus menetapkan Pancasila sebagai konsensus ideologi negara. Ringkasnya, upaya-upaya untuk mendirikan kembali negara Islam merupakan usaha untuk membangkitkan kembali fantasi negara Islam dan memutar ulang perdebatan yang berpotensi terjadinya benturan.

Pendapat lain tentang Pancasila dijelaskan oleh Kaelani & Achmad Zubaidi (2012:30), mereka mengatakan, “Pancasila merupakan jawaban dari refleksi ideologi kolektif yang berasal dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara”. Singkatnya, asal muasal dari bahan Pancasila mengambil unsur-unsur yang diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, meliputi nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religious yang ada di Indonesia.

Sebenarnya berbicara tentang kemajemukan Indonesia, dalam prespektif Nurcholish Madjid sendiri sebagaimana dikutip Siti Masdah Mulia menyatakan, bukan sesuatu yang istimewa dan membanggakan (dalam Maarif, 2012: 111). Setiap negara bangsa yang komposisi penduduknya memiliki variasi etnisitas dan kebudayaan yang berbeda bukan hanya dimiliki Indonesia. Memang realitas faktual di Indonesia menyatakan bahwa keberagaman pemahaman dan kebudayaan yang terdapat dalam agama Islam sekali pun sebagai agama mayoritas (sebesar 88,22%) memiliki varian ekspresi kultural dan intelektual, paham agama, dan lebih-lebih politik yang majemuk. Fenomena serupa juga sebenarnya terjadi di agama-agama lain, ekspresi politik umat Katolik di Indonesia juga tidak tunggal sebagaimana Budha maupun Hindu yang terdiri dari tiga sekte.

Namun yang menjadikan Indonesia menjadi istimewa, sekali lagi perlu ditegaskan!, adalah fakta sejarah bagaimana Bung Hatta yang didukung oleh pemimpin Islam untuk mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. Dimana hal tersebut menandai bahwa konsesus yang terbentuk bukan malah memberikan posisi istimewa bagi golongan mayoritas. Menilik peristiwa bersejar ini, kearifan dan ketegasan para pemimpin pendahulu kita patut dicontoh dalam rangka mengelola kemajemukan dan menjinakkan politik identitas dalam keadaan genting.

Menyepakati bagaimana pandangan Goenawan, Syafii Maarif, Kaelani dan Achmad Zubaidi yang mendudukkan penafsiran Pancasila dari segi kekuatan historis dalam proses perumusannya, serta bagaimana sebenarnya Pancasila merupakan ideologi yang terbuka atas realitas yang ada di bangsa Indonesia, berarti pula Pancasila bersifat inklusif. Maka dapat disimpulkan, HTI dengan konsep khilafahnya sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Sebab, apa yang diperjuangkan HTI melalui usulan khilafahnya adalah usaha a-historis, dan memaksakan eksklusifitas penafsiran Pancasila dengan menanggalkan fakta keberagaman sosio-kultural yang ada di Indonesia. Apalagi, HTI bercorak transnasional sama sekali bukan merupakan ekspresi kultural keagamaan yang lahir dari perut nusantara.

Meredam Politik Identitas Islamisme dengan Pancasila

Dalam bukunya yang sudah dikutip dari tadi, yang berjudul Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita (2012), Ahmad Syafii Maarif menyoroti gerakan radikal atau setengah radikal dengan jubah Islam: gerakan-gerakan yang sama-sama anti demokrasi, anti pluralisme dan bahkan anti nasionalisme. Maarif juga menyebeut beberapa Faksi yang mengusung perjuangan tersebut diantara adalah MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Pada bagian penutup tulisannya dan sekaligus sebuah tawaban jawaban teoritik, Syafii Maarif meminjam penjelasan Nur Cholish Madjid dalam merespon politik identitas Islam kontemporer di Indonesia. Menurut Cak Nur (panggilan akrab Nur Cholish Madjid), sebuah bangunan kekuasaan yang berbeda dengan Pancasila pada dasarnya adalah tidak sah. Di sisi lain harus pula diingat bahwa kita tetap harus meletakkan Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk menjauh pemasungan intepretasi dan kekakuan penafsiran. Intinya, Pancasila harus menghindari diri dari penafsiran monolitik. Cita-cita keislaman dan keindonesiaan yang digagas Cak Nur bertemu dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yang harus ditafisir secara proaktif. dengan semangat Sumpah Pemuda dan dan nilai luhur Pancasila, maka gerakan politik identitas yang bermuatan apa saja di Indonesia yang mengemuka, entah etnis, agama, kelompok dan lain-lain dapat diarahkan untuk tidak menyentuh wilayah-wilayah yang cenderung negatif, sekaligus menjaga keutuhan bangsa dan negara yang merupakan cita-cita Indonesia di masa depan.

Bagi Cak Nur, umat Islam seharusnya tidak perlu lagi mengganti Pancasila dengan dasar lain sebagai filsafat Negara. Yang perlu dilakukan adalah sebuah dialog dari esensi nilai yang diperjuangkan dari politik identitas apakah sesuai dengan tafsiran mereka terhadap Pancasila. Artinya, ini penafsiran saya pribadi, jika sebuah politik identitas yang menghendaki otonomi daerah khusus seperti Aceh dan Papua yang memang ingin menuntut kesetaraan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam nilai Pancasila, maka hal tersebut dibenarkan. Sebaliknya, jika tuntutan dari politik identitas itu bersifat etnosentris tertentu dan berat sebelah, menanggalkan penafsiran atas Pancasila atau hingga pada level tidak setuju terhadap Pancasila dan menggantinya dengan dasar lain, maka hal tersebut perlu ditolak karena berbahaya bagi keutuhan bangsa yang multikultural dengan pengikat dasar Pancasila.

Penutup

Melalui tulisan ini, penulis ingin memproyeksikan pendapat penulis bahwa sudah seharusnya HTI dibubarkan dan bahkan pemikirannya harus dilarang untuk disebarkan. Sebab, argumentasi yang berlandaskan negasi dari khilafah berbenturan dengan Pancasila.

Apa tidak bisa didialogkan terlebih dahulu? Seturut dengan pendapat Cak Nur, perjumpaan dialogis yang terbangun harus mengacu pada asas yang disepakati bersama, jika perbedaan aliran dalam Islam maka mengacu al-Quran dan al-Hadist, namun jika perbedaan bentuk politik identitas dalam kerangka kenegaraan, maka harus mengacu pada Pancasila. Jika tidak disepakati pondasi yang jelas sebagai koridor dalam berdiskusi, maka yang terjadi adalah perdebatan dalam ruangan yang berbeda tanpa ada perjumpaan pemikiran. Maka, diskusi sehat tetap bisa dijalankan dengan syarat menjadikan Pancasila sebagai koridor limitasi atas intepretasi mereka seperti apa tentang Pancasila, bukan menawarkan pendekatan yang hanya berorientasi pada dasar teologis semata.

Cuma mengandai saja, HT adalah gerakan transnasional yang mengusung gagasan mendirikan khilafah Islam, ketika dia berada di Indonesia, bagaimana keserasian gagasan itu membumi atau diaplikatifkan sesuai dengan nilai-nilai di Indonesia yang berhalauan Pancasila. Apakah bisa HT Indonesia adalah HT dengan ciri keindonesiaan yang koperatif dengan Pancasila maupun nilai-nilai di Indonesia yang bersifat multikultural? Bisa! Dengan resiko mereka menanggalkan cita-cita khilafahnya, lantas ideologi apa yang dibawah HTI kemudian? Mari berdiskusi

Daftar Rujukan

  1. Buku
  2. Hizbut Tahrir Indonesia. Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam. Tanpa Penerbit, 2009.
  3. Kaelani & Achmad Zubaidi. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.   Jogjakarta: Paradigma, 2012.
  4. Mohammad, Goenawan. Catatan Pinggir. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989.
  5. Syafii Maarif, Ahmad. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democracy Project, 2012.

 

  1. Media Masa
  2. Kumpulkan Bukti untuk Bubarkan Ormas HTI. Jawa Pos, 09 Mei 2017.

 

[1] Tulisan ini ditujukan sebagai pemantik diskusi yang diselenggarakan Kementerian Sosial Politik dengan tema “Kebebasan dan Kebablasan: Antara Pancasila dan Khilafah”, pada hari Selasa, 23 Mei 2017 pukul 13.00-selesai, di Aula Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga.

[2] “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang merupakan hasil Piagam Jakarta diganti diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, atas inisiatif Bung Hatta dan kesepakatan pemuka-pemuka kelompok dari berbagai golongan, termasuk dari perwakilan Islam sendiri, sebut saja diantaranya Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan teuku Hasan. Kesepakatan ini tidak bisa dilepaskan dari protes perwakilan Protestan dan Katolik Indonesia Timur.

Iklan

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s