MEMBANTAH TULISAN “MEMAHAMKAN KHILAFAH” KARYA FAHMI AMHAR

(Gambar: Diskusi yang diselenggarakan BEM UNAIR 2017 dengan tema “Kebebasan dan Kebablasan: Antara Pancasila dan Khilafah”, pada hari Selasa, 23 Mei 2017 di Aula Fakultas Sains dan Teknologi UNAIR)

Beberapa hari kemarin, penulis menemukan tulisan Prof. Fahmi Amhar yang berjudul “Memahamkan Khilafah” berkeliaran di media sosial. Tulisan itu mencoba mengupas bagaimana konsep khilafah dengan tujuan agar mudah dan sederhana dimengerti oleh masyarakat. Namun, tujuan memberikan pemahaman tentang khilafah dalam tulisan tersebut mendapati kebuntuan analogis dan argumentatif untuk penguatan pemahaman khilafah. Selain itu juga masih menyisahkan keganjalan strategis dalam menguraikan jawaban realisasi khilafah secara teknis. Ada beberapa catatan yang perlu kiranya kembali lagi untuk dipertentangkan atau dipermasalahkan dari tulisan profesor bidang sistem informasi spasial tersebut.

Amhar memberikan analog terbentuknya negara dari sebuah akad atau kontrak sosial. Dia mengatakan, terbentuknya negara mirip dengan sebuah pernikahan, “sebuah pernikahan tidak sah ketika tidak ada mempelai perempuan, maka akad sebuah negara juga tidak jelas ketika wilayah dan rakyatnya tidak jelas, atau rakyatnya tidak ridho atas akad tersebut”. Disini dalam proses berdirinya khilafah, Amhar menekankan arti penting keberadaan rakyat dan penerimaan atas terbentuknya khilafah. Lantas, apakah di Indonesia terdapat legitimasi rakyat atas rencana pembentukan khilafah Islam, negara Islam atau semacamnya? Bagaimana cara menakar legitimasi politik itu? Lihat hasil Pemilu!

(Baca: MENYOROT HTI: ANTARA KHILAFAH VS NEGARA PANCASILA [1] )

Merujuk pada hasil kajian LIPI dalam buku “Masa Depan Partai Islam di Indonesia” (2016), menunjukkan terdapat kecilnya peluang dalam mengonversi Islam secara sosiologis ke dalam Islam secara politis. Hal tersebut dapat dilacak dari fakta empiris empat kali hasil Pemilu pasca reformasi yang dialami oleh partai-partai Islam (Meliputi partai yang mencantumkan Islam sebagai asasnya dalam AD/ART, seperti PAN, PPP, PBB, PKS, maupun partai yang secara simbol dan kultur latar belakang berdirinya tidak dilepaskan dari Islam, seperti PKB dan PAN). Penggabungan suara partai Islam pada Pemilu 1999 hanya mencapai 37,59%, pada tahun 2004 sebanyak 38,54, sedangkan 2009 sebanyak 25,94, pemilu terakhir kemarin, suara partai-partai Islam secara kumulatif mencapai 31,39%. Data-data tersebut dapat dilacak kembali ke belakang lagi mulai dari Pemilu tahun 1955, dimana partai yang berbasis nasionalis masih mendominasi hingga pada masa-masa mendatang. Hasil Pemilu dapat dibaca sebagai refleksi bagaimana masyarakat Indonesia yang secara sosiologis mayoritas beragama Islam, kurang terlalu menghendaki partai Islam sebagai instrumen kehendak politik mereka. Perlu kiranya segera dicatat, bahwa harus ada pemilahan lebih rinci lagi terhadap identitas kultural keislamaan yang berbeda-beda yang diusung masing-masing partai tersebut. Ringkasnya, tidak semua partai meskipun bercirikan Islam menghendaki negara Islam, bahkan memaduhkan bagaimana konsep Islam memperkuat tatanan NKRI. Apalagi jika harus dipertentangkan dengan dua Ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyyah, semakin jelas kalau gagasan khilafah tidak mendapatkan legitimasinya. Singkanya, secara legitimasi politis, rakyat yang menghendaki negara Islam, khilafah atau semacamnya itu di Indonesia hanyalah minoritas saja. Sehingga, sekiranya mendirikan kembali negara bercirikan khilafah rasa-rasanya tidak perlu lagi.

Sebab Amhar menggunakan analog pernikahan dalam mendirikan negara, maka saya juga menggunakan analog serupa. Aturan hukum Islam dalam bab pernikahan menyatakan, jika seorang mempelai perempuan sudah berstatus dilamar, maka berhukum haram bagi laki-laki lain untuk mengajukan lamaran kepadanya, kecuali perempuan tersebut telah terbebas dari ikatan khitbahnya (biar sedikit Islami, artinya lamaran). Disini penggagas atau penawar konsep khilafah di Indonesia telah melakukan pelanggaran syariat secara analogis dalam prosesi pernikahan. Sebab, NKRI dan Pancasila merupakan sebuah konsesus atau akad nikah berdirinya republik ini. Melamar negara Indonesia yang telah sah menikah adalah tercela menurut syariat Islam.

Berikutnya tentang mekanisme penentuan khilafah dari segi argumentasi hostoris-religius. Amhar menyatakan, “berbagai varian suksesi –yang semua tidak diingkari oleh para sahabat Nabi– justru menunjukkan keunikan sistem ini”. Lantas dia menjelaskan bagaimana ada pola suksesi yang berbeda dalam pembaiatan khilafah, seperti Abu Bakar melalui musyawarah, Umar melalui penunjukkan khilafah sebelumnya dan seterusnya. Dia mengatakan, “kelenturan sistem ini mencegah terjadinya krisis konstitusi, yaitu suatu kebuntuhan ketika presiden sebelumnya sudah habis masa jabatannya, dan presiden baru belum definitif”.

Pertanyannya adalah jika pada masa sahabat khulafa’urasidin saja tidak ada mekanisme baku tentang bagaimana pola suksesi pergantian khilafah, sangat kuat indikasi bahwa memang dari Nabi Muhammad sendiri tidak meninggalkan wasiat yang jelas tentang tata kelola politik dan pemerintahan. Sebab, persoalan politik pemerintahan dipasrahkan umat Islam tergantung kondisi dan situasi yang sedang berlangsung. Ini adalah dasar dari salah satu kerapuhan dari konsep khilafah, bukan malah sebagai dalil penguat Islam menghendaki fleksibelitas suksesi khilafah. Intinya, jika suksesi saja tidak bisa dipastikan, bagaimana memastikan tetek-bengek tata pemerintahan di era global yang sangat kompleks sekarang? Benarlah kemudian Mahfud MD mengatakan bahwa khilafah masuk dalam wilayah ijtihadi, bukan qoth’i. Lagipula, jika memang dalam setiap prosesi khilafah empat awal pada masa sepeninggal Rasullullah adalah kesepakatan semua sahabat, mana mungkin ada kelompok Syiah, Suni, Khawarij dan seterusnya. Beberapa aliran yang mulai bermunculan pada masa awal Islam itu terjadi karena pertentangan politik dan saling berebut klaim keabsahan kekhilafaannya masing-masing. Kiranya penulis tidak perlu menjabarkan lebih panjang lagi terkait hal ini karena bisa dibaca sendiri dalam buku-buku sejarah Islam. Mari kembali mempelajari sejarah. Ketidakpastian peralihan kekuasaan, yang disebut Amhar malah unik dan sebagai solusi krisis konstitusi, menilik pada sejarah menjadikan hanya dua pola kemungkinan yang terjadi: keturunan atau sistem monarkhi khilafah dan perebutan kekuasaan melalui pertumpuhan darah. Apakah peristiwa aib sejarah dalam Islam demikiran itu yang dikehendaki dari fleksibelitas konsep khilafah?

Selanjutnya Amhar juga mengatakan, khilafah tidak terbatas pada mazhab tertentu atau terbatas pada territorial kebangsaan tertentu, tapi berpijak pada prinsip rahmatan lil alamin. Bagaimana menjelaskan kalau khilafah yang diusung hari ini berorientasi pada rahmatan lil alamin, kalau hanya berusaha menghidupkan sentimen-sentimen pertikaian masa lalu dalam sejarah Islam dan juga di Indonesia. Bahkan, menggangungkan khilafah di Indonesia yang sering digadang-gadang sebagai solusi atas berbagai permasalahan malahan menjadi masalah itu sendiri, atau menambah masalah yang ada di negeri ini.

Terakhir, Amhar memetakan kelompok yang menolak ide khilafah atas dasar tiga alasan. Pertama, khilafah dianggap terlalu canggih. Kedua, punya kepentingan, dan ketiga, takut dikaitkan dengan gerakan Islam semacam ISIS. Dia juga mengutarakan beberapa alasan orang menolak khilafah atas dasar kecanggihannya dengan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana menurunkan aturan keduniawian semisal UU lalu lintas dari sumber kenabian; bagaimana proses mencari pemimpin yang diamini semua pihak; bagaimana mekanisme audit terhadap sistem negara khilafah; dan bagaimana proses transisi di dalam kondisi negara hari ini bisa menuju khilafah. Bagaimana dia menjawab tudingan-tudingan pertanyaan semacam itu? Amhar berkelit dengan mengatakan, “mereka yang belum memahami kecanggihan ide khilafah ini ya jangan divonis ‘Ente tidak pantas disebut ulama’… (dan seterusnya yang tidak ada isinya sehingga penulis rasa tidak perlu lagi mengutip kelanjutan kalimatnya). Alhasil, pertanyaan-pertanyaan tersebut menguap dan tidak terjawab. Kecuali hanya memberi jawaban, “khilafah itu syariat Allah, bahwa khilafah itu janji Allah…”.

Akhir kata, penulis ingin menegaskan bahwa gagasan khilafah (sebagai konsep politik pemerintahan Islam universal) yang belakangan ini sering disuarakan oleh kelompok minoritas Islam tertentu bukanlah keinginan Islam atau Allah sendiri, namun hanya sekedar intepretasi mereka terhadap Islam. Sehingga, penulis sangat menyayangkan sering kali diserukan bahwa memperjuangkan khilafah adalah kehendak Islam. Menyandarkan intepretasi gagasan khilafah sebagai satu-satunya penerjemahan dari politik Islam yang sah adalah sebuah kebutaan teologis semata.

 

Iklan

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s