LGBT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA

Perlu kiranya dalam judul tersebut, kata “LGBT” dikasih tanda petik. Pemilahan LGBT dalam tulisan ini mencoba mewakili upaya-upaya lain yang digencarkan kaum liberal dewasa ini di Indonesia. Kata LGBT disini pada akhirnya akan punya kesenaimbungan terhadap isu-isu sensitif lain yang coba digembor-gemborkan secara luas di dalam wadah demokrasi di Indonesia, sebut saja penghapusan kolom agama di KTP, usaha mengesahkan nikah beda agama, memperbolehkan guru non agama tertentu mengajarkan mata pelajaran agama yang tidak sesuai agama yang dianut dan sebagainya.

LGBT sengaja dipilih karena pada akhir-akhir ini persoalan tersebut mengemuka begitu luas dalam diskusi publik. Selain itu, menurut hemat penulis, isu pelegalan LGBT bisa menjadi topik sentral yang paling radikal terkait tuntutan atas keberadaan HAM yang sudah disepakati di dalam konstitusi NKRI. Penekanan utama tulisan ini berkenaan dengan bagaimana konsep demokrasi secara luas di Indonesia memandang dan memangku isu-isu tersebut.

Menganut Demokrasi Liberal

Kepopuleran ide demokrasi sehingga diyakini sampai pada titik ideologi atau bahkan agama menyisahkan pilu yang mendasar. Tanpa perlu mendalami makna sesungguhnya dari tinjauan filosofis-teoritis terkait istilah demokrasi, tanpa disadari pelaksanaan demokrasi yang mengiringi proses kebebasan tanpa batas mengarah pada demokrasi liberal. Demokrasi liberal melahirkan persoalan obsesi kaum liberal untuk memperoleh jaminan individualitasnya. Gairah possesive individualism, meminjam ungkapan CB MacPherson, menimbulkan maksimalisasi pemanfaatan kesempatan-kesempatan yang terbuka. Kekhawatiran dari possessive ini tanpa menyadari dampak kolektif berkelanjutan inilah yang menjadi persoalan utama (Purwo Santoso dalam Jurnal Riptek, 2011:49).

Demokrasi dan liberalisme bergandengan mesra sehingga memunculkan perpaduan satu istilah yang dinilai bertentangan dalam kerangka kerja teoritis-filosofis. Pada perkembangan selanjutnya memunculkan konsekuensi logis berupa paradoks idealisme-normatif dan implementasi praktek politik (Budiarto Danujaya, 2012). Demokrasi sebagai hibah legitimasi kekuasaan yang sejak asasinya berlandaskan pada kedaulatan rakyat, sedangkan liberalisme sebagai pijakan moral individu normatif saling terkait kuat sebagai koridor berbagai kebijakan “politik demokrasi liberal”. Selaras dengan paradigma demokrasi, negara sebagai simbol kedaulatan realitas pluralistik harus menerjemahkan setiap aksi politiknya untuk berupaya keras mewujudkan persetujuan (konsesus).

Berangkat dari usaha perwujudan konsesus, mengelola sebuah bangsa yang sangat multikultural, atau bahkan multi-monoritas tidaklah sebuah pembahasan yang mudah. Negara demokrasi tidak sebatas memahami mekanisme keabsahan hanya didasarkan pada suara mayoritas dengan menghilangkan keberadaan minoritas. Permasalahan berikutnya, pengakuan hak asasi manusia sebagai penanda negara demokrasi konstitusional, disamping paham negara hukum, batasan kongkritnya dimana? Dewasa ini pemahaman melanggar hak asasi manusia orang lain mengalami penyempitan yang berkisar pada terbenturnya sebuah paham yang menyalahi kodrat entitas kultur sosial budaya yang telah mengakar.

Persoalan tersebut menemukan fakta empiriknya jika kita mengkaji fenomena LGBT yang kini sedang marak diperdebatkan publik. Bangunan sosial-budaya Indonesia hampir bulat menangkap LGBT adalah sebuah tindakan yang menyalahi adat dan agama. Perlu kiranya penulis menegaskan sekali lagi, tulisan ringkas ini tidak akan terlalu fokus pada multi-prespektif yang hampir final menganggap LGBT adalah perilaku menyimpang, paling tidak secara mayoritas. Penulis lebih melihat LGBT menurut sudut pandang usahanya memperoleh pengakuan dari keabsahan legalitas politik dalam demokrasi liberal masyarakat plural.

Demokrasi sejak asasinya dimaknai sebagai wujud kedaulatan rakyat menjanjikan otonomi individu masing-masing komunitas politiknya untuk mengartikulasikan dorongan esensi manusia yang diperangkati rasionalitas. Tentunya pemahaman ini telah “terkontaminasi” oleh liberalisme yang akhirnya memberikan gambaran buram tentang batas kebebasan individu dalam kerangka negara. Mengatasi dilema tersebut, akhirnya dipilah persoalan dalam genggaman negara demokrasi dalam urusan publik dan privat. Dimana persoalan publik yang mengangkut terutama hajat hidup orang banyak harus mewajibkan kehadiran negara. Sedangkan dalam konteks privat, negara sangat terbatas kewenangannya. Persoalan ranjang dan selera seks harus terlepas penuh dari kontrol negara.

Sebebas itukah kenyataan di Indonesia? Tidak! Sekali lagi terdapat dimensi sosial, budaya, ekonomi, agama ciri khas Indonesia yang ikut serta mempengaruhi proses pembuatan berbagai regulasi. Bagaimanapun juga, hukum merupakan pengejawantahan dari realitas yang hidup di masyarakat jika ingin penerapan hukum berlanjut pada kesadaran. Hal ini bukan berarti menampik keberadaan pihak lain yang secara senyap berlainan dengan mayoritas, tapi sebagai upaya memperoleh pengakuan mayoritas. Sehingga menurut Budiarto Danujaya (2012) mengungkapkan bahwa, praktis kehidupan politis untuk menggapai kesempurnaan konsesus hanya sebatas mimpi semata.

LGBT adalah sebuah fenomena yang berusaha menampilkan dirinya dalam kerangka negara demokrasi di Indonesia dengan berlindung pada tuntutan yang menjamin sebuah paham minoritas, untuk diakomodir keberadaannya di negara maupun di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan, kelompok LGBT progresif mendorong ditetapkannya Undang-undang yang melegalkan perkawinan sejenis. Seturut kacamata partisipasi politik berwajah demokrasi, dorongan untuk mengajukan sebuah peraturan perundangan-undangan yang bermuatan apa pun diperbolehkan, persoalannya adalah disahkannya usulan itu tergantung pertimbangan kebijakan dewan legislatif yang telah mendapat mandat sebagai represantatif tarik-menarik keberagaman persepsi yang beredar di benak masyarakat. Sealot apa pun rapat yang membahas hal itu, penulis yakin DPR yang terhormat tidak kan mengesahkannya karena kecaman publik secara luas.

Sederhanya, LGBT sebagai minoritas akan tersapu keberadaannya di dalam demokrasi Indonesia. Berarti tidak ada janji demokrasi untuk sepenuhnya mewujudkan persetujuan secara sempurna. Satu hal yang perlu diingat, sebelum kelompok LGBT menutut hak-hak kemanusiannya, perlu pula disadari adalah batasan HAM substansial yang telah disepakati secara luas sebagai koridor hak-hak kemanusian yang berlandaskan konstruksi sosial-budaya yang telah kuat. Kesepakatan mayoritas tentang nilai dan norma yang telah melekat di masyarakat Indonesia adalah batasan dari universal pemahaman HAM dan demokrasi. Intinya, jika ingin memperjuangkan kebebasan maupun HAM secara konfrontatif, penuhi dulu standar moral dan etika masyarakat Indonesia.

Menelaah hal itu, seharusnya aktifis LGBT tidak terlalu berlebihan untuk menyeruhkan kampanyenya secara luas di Indonesia sebagai wujud penghormatan terhadap perasaan nilai dan norma yang dipegang mayoritas, kecuali upaya eksistensi berlebih itu bertujuan memantik api pertikaian. Jika mereka beraktifitas secara wajar, tidak akan muncul perlawanan yang berlebih.

Satu hal lagi janji demokrasi yang tak terpenuhi: kebebasan minoritas yang beriringan dengan mayoritas untuk bisa berkembang mencapai jumlah pendukung yang sama. Bisa disebut juga Indonesia belum terlalu bisa menelan paham liberal secara keseluruhan. Demokrasi ala Indonesia tidak sama dengan barat yang memuja kebebasan individu tanpa batas.

Terakhir, Gus Dur pernah mengungkapkan bahwa prosesi pernikahan merupakan perwujudan diri menjadi pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Karena dalam pernikahan terdapat unsur “negara” melalui catatan sipil, “agama” tergantung yang dianut dan “budaya” sebagai proses life cycle di tengah masyarakat.

 

DAFTAR RUJUKAN

  1. Santoso, “Menolak Stagnasi Demokratisasi: Otonomi Daerah Sebagai Aktualisasi”. Jurnal Riptek 2011 Vol.5 No.I. hal. 45-60.
  2. Danujaya, Budiarto. Demokrasi Disensus : Politik dalam Paradok. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2012.

 

 

Iklan

5 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s