DEMOKRASI DAN FATWA PARA KIAI DI PILGUB JATIM

(Sumber Gambar: Go.aceh.co)

Sepertinya perbincangan tentang apakah demokrasi compatible dengan Islam sudah jauh berlalu di belakang bagi praktek politik keagamaan NU di Jawa Timur. Paling tidak hal tersebut nampak nyata ditandai dengan keterlibatan para kiai pada perhelatan Pilgub kali ini. Misalnya, sebagian kiai bukan saja menyetujui praktek demokrasi, tapi juga bahkan memberikan seruan “fatwa”nya masing-masing untuk wajib memberikan dukungan terhadap kandidat tertentu. Bahkan, para kiai dengan kerendahan diri berkenan menjadi Jurkam kandidat yang dirasa terbaik. Kalau dulu foto-foto kiai terpapang rapi dalam pigora yang diletakkan di sudut-sudut ruang tamu, kini mereka rela fotonya ditaruh pohon, pinggir jalan raya dan seterusnya sebagai wujud dukungan para kiai kepada kandidat tertentu.

(Baca: PILGUB JATIM DAN KHITTAH NU YANG DILEMATIS)

Sehingga, perdebatan demokrasi dan Islam hari ini bukan terletak pada apakah keduanya sesuai, tapi lebih spesifik lagi, seharusnya Islam memilih siapa dalam kontestasi demokrasi. Bisa dipastikan kalangan agamawan di Jawa Timur memiliki tingkat kemapanan pemahaman demokrasi tingkat wali. Ini adalah ciri khas demokrasi para kiai.

Ada yang mencibir, kiai NU itu kok kesannya jadi politisi yang sangat menikmati percaturan politik. Kalau dulu kiai cukup disowani saja, kenapa hari ini mereka sampai turun glanggang jadi tim sukses? Alur narasi umum kemunculan dan peran pahlawan di film-film super hero itu sesuai dengan konteks kebutuhan dan kondisi. Hari ini, kiai tidak cukup hanya duduk-duduk dan memantau carut-marut demokrasi di negeri ini dari balik bilik pesantren sambil menyedu kopi dan menghisap rokok Djisamsu, tapi perlu turun memastikan semuanya baik-baik saja. Disini para kiai, insyaallah, menjadi sosok superhero penyelamat demokrasi. Fatwa dan dukungan kiai terhadap masing-masing calon menunjukkan itu.

Lantas mengapa ada dua blok kiai yang menyeruhkan fatwa dukungan yang berbeda? Apakah ini menunjukkan kalau para kiai NU di Jawa Timur itu pecah? Oh, tentu tidak! Jika anda berkesempatan mendalami khazanah tradisi batshul masail di NU, hal tersebut lumrah. Dalam menentukan hukum sesuatu, sangat amat jarang ditemui kata sepakat. Selalu saja ada qoul mengatakan wajib atau boleh, sebagian lagi haram. Diantara dua kubu itu, selalu ada penengah yang mengatakan antara mubah dan subhat. Perbedaan fatwa dukungan adalah peningkatan skala perdebatan bathsul masail dalam level yang lebih tinggi.

Mau memilih yang berkumis maupun yang berjilbab, sama-sama punya landasan fatwanya kok, yang tidak ada landasannya itu Golput. Jadi, orang NU haram Golput.

Atau ada alasan lain yang lebih masuk akal, yaitu dua kandidat yang sedang berkontestasi jadi Gubernur di provinsi kalangan santri ini kemungkinan besar dua-dunya kader NU (ini belum terhitung wakil-wakilnya). Sehingga, para kiai “terpaksa” membela diri menjadi dua kubu yang terkesan berseteru. Sebab, kalau mendukung salah satunya saja tidak enak dengan yang satunya. Jangan termakan provokasi kalau NU itu kiainya terpecah, itu hanya manuver politik untuk menjaga keseimbangan saja. Biar Pilkadanya seru. Toh, siapapun yang menang tetap orang NU. Dan para kiai tetap di pesantren mendidik santri dan masyarakat.

Pokoknya, sekali terlintas pikiran negatif terhadap peran kiai dalam politik hari ini, cepat-cepat cari pembenaran atas segala tindakan mereka sejak dalam pikiran kita. Pasti, pasti dan pasti, apa yang dilakukan kiai dalam dunia politik hanyalah instrumen menegakkan atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah semata.

Terlepas dari semua itu, fatwa dan dukungan para kiai turut mensukseskan usaha KPU untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih di Jawa Timur. KPU harus berterimakasih atas adanya fatwa para kiai tersebut. Sekali lagi, fatwa para kiai NU bukan hanya melampaui perdebatan Islam dan demokrasi, tapi bahkan turut ambil serta dalam menyukseskan pesta demokrasi itu sendiri.

Namun fatwa para kiai tersebut masih saja dipahami dalam konotasi negatif oleh sebagian penggelut demokrasi yang belum terbuka mata hatinya, atau penggiat demokrasi yang tidak bisa memahami demokrasi para kiai. Mereka nyinyir begini kira-kira, “mobilisasi persepsi perilaku memilih melalui seruan fatwa, tentu merupakan sikap politik yang berlawanan dengan asas pemilu yang bebas menentukan preferensi pilihannya sendiri. itu tentu tidak baik bagi pendidikan politik kaum Nahdliyin sendiri”.

(Sebagian besar) Orang NU itu, jangankan soal pilihan politik, urusan pilihan calon istri dan mantu saja nderek dawuhe para kiai. Mungkin fatwa itu muncul sebagai manifes dari welas asih para kiai agar orang NU tidak bingung harus memilih siapa. Siapa tahu kesadaran politik orang NU di Jawa Timur itu rendah, sehingga diperlukan seperangkat fatwa yang jelas agar NU sekedar mau menggunakan hak pilihnya. Jangan su’udhon thinking terhadap para penyandang gelar pewaris sosok nabi di era demokrasi keblinger hari ini. Namun bagaimanapun juga, bagi seorang kiai, harusnya urusan politik itu sama hanya dengan persoalan duniawi. Laibun wa lahwun kalau ayatnya bilang.

 

 

Iklan

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s